Ma'ruf Amin Sebut WNI di Jepang Akan Dikarantina Usai Dipulangkan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa suhu tubuh penumpang negtif virus corona saat meninggalkan kapal pesiar Diamond Princess di Daikoku Pier Cruise Terminal di Yokohama, Jepang, 21 Februari 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

    Petugas memeriksa suhu tubuh penumpang negtif virus corona saat meninggalkan kapal pesiar Diamond Princess di Daikoku Pier Cruise Terminal di Yokohama, Jepang, 21 Februari 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan WNI yang berada di kapal pesiar Diamond Princess bakal menjalani proses karantina setelah dievakuasi dari Jepang.

    "Tentu mekanismenya sama seperti yang dari Wuhan, yang tidak terpapar itu dibawa ke satu daerah yang seperti kemarin atau ada alternatif lain yakni dijemput dengan kapal rumah sakit," kata Ma'ruf di Istana Wapres Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.

    Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan dua opsi untuk pemulangan WNI yang menjadi awak kapal Diamond Princess. Ada 74 dari 78 WNI di sana yang akan dipulangkan karena dinyatakan negatif virus Corona oleh otoritas Jepang.

    Dua opsi tersebut adalah pemulangan menggunakan pesawat terbang atau KRI Soeharso. Apabila penjemputan dilakukan dengan menggunakan KRI Soeharso, masa karantina terhadap WNI tersebut bisa dilakukan di dalam kapal jenis bantu RS itu.

    "Jadi, masuk rumah sakit kapal laut, terapung, misalnya nanti sampai 14 hari dikarantina di kapal," kata Ma'ruf.

    Sementara itu, sebanyak empat WNI tak akan dipulangkan karena terpapar virus Corona. Saat ini, mereka tengah menjalani perawatan di rumah sakit dan dalam pemantauan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tokyo.

    "Sesuai dengan protokol WHO (World Health Organization), kalau yang sudah terpapar, tidak boleh keluar. Sementara itu, yang di luar, tidak boleh masuk ke sana," ujar Ma'ruf.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan saat ini pemerintah menunggu izin dari pemerintah Jepang untuk evakuasi. "Ini juga masih proses diplomasi Indonesia dan Jepang, untuk kita minta ini, tapi di sana masih belum menjawabnya. Kita harapkan ada sebuah keputusan sehingga kita bisa langsung memutuskan," kata dia.

    Pemerintah melalui KBRI di Tokyo juga terus melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di kapal pesiar tersebut. Bantuan logistik juga didistribusikan untuk memastikan para WNI tersebut tetap dalam kondisi aman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.