Istana Sebut Aturan Upah di Omnibus Law agar Investor Tak Pergi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono, mengakui jika formula baru upah minimum dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditujukan agar investor tak pergi.

    Selama ini, ia menilai banyak pemodal yang kabur karena tingginya upah minimum di Indonesia. "Kalau dari para konsultan membandingkan negara-negara tetangga, suka tidak suka UMR Indonesia jauh di atas rata-rata negara lain," kata Dini dalam diskusi di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020.

    Dalam kondisi itu, Dini mengatakan banyak investor lebih melirik pada negara yang memiliki biaya paling rendah. Alhasil, ia mengatakan investasi di Indonesia menurun. Jika dibiarkan, investor yang sudah ada juga bisa ikut pergi untuk mencari negara yang lebih murah.

    Dini mengatakan yang rugi juga masyarakat Indonesia karena lapangan pekerjaan yang terbuka lewat para investor itu hilang. "Enggak masuk hitungan ekonomi kalau cost tinggi. Gak bisa di-justify lagi, ujung-ujungnya gulung tikar, yang rugi buruh pekerja," kata Dini.

    Meski begitu, ia menegaskan skema baru ini tak akan mengurangi upah minimum yang ada sekarang. Presiden Jokowi telah meminta agar RUU ini bisa menggenjot investasi, tanpa harus mengurangi upah minimum saat itu.

    Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, skema perhitungan upah minimum memang diubah. Formula barunya adalah upah minimum yang ada ditambah dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berubah dari aturan sebelumnya, yang ditambah pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ida mengatakan, skema baru upah minimum ini tak akan mempertimbangkan inflasi. "Enggak ada. Tapi pertumbuhan daerah. Karena upah minimum landasannya adalah lingkup minimum yang ada," kata Ida.

    Catatan: Judul berita ini telah diubah pada Ahad, 00.34 WIB untuk menyesuaikan dengan perkataan narasumber.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara