Pemerintah Siapkan Opsi Laut dan Udara Evakuasi WNI dari Jepang

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Ini menjadi kali pertama ada tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama pada ajang Piala Dunia Basket. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Ini menjadi kali pertama ada tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama pada ajang Piala Dunia Basket. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Pesiar Diamond Princess, yang berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Menurutnya, saat ini pemerintah masih dalam proses persiapan untuk evakuasi.

    "Ya ini dalam proses persiapan tapi belum kita putuskan. Rumah sakit juga kita siapkan, tapi urusan yang berkaitan dengan tempat belum diputuskan," kata Jokowi di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat, 21 Februari 2020, seperti dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

    Meski begitu, Jokowi menuturkan bahwa langkah evakuasi sendiri masih dipertimbangkan. Pemerintah memiliki dua opsi, yakni evakuasi lewat jalur laut atau jalur udara. "Apakah nanti dievakuasi dengan kapal, rumah sakit langsung, atau evakuasi dengan pesawat, ini belum diputuskan. Saya kira secepatnya (diputuskan)," kata Jokowi.

    Jokowi berharap keputusan mengenai evakuasi bisa segera diambil setelah proses diplomasi dengan otoritas Jepang selesai. Saat ini, Indonesia mengajukan sejumlah permintaan kepada pemerintah Jepang, namun belum berbalas.

    "Kita harapkan ada sebuah keputusan sehingga kita bisa langsung memutuskan," kata Jokowi.

    Kapal Diamond Princess telah menjalani proses karantina usai sejumlah penumpang maupun awaknya positif terinfeksi virus vorona, termasuk empat WNI. Mereka sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Jepang.

    Kemarin, Jokowi telah mengatakan bahwa pemerintah terus memastikan agar semua WNI tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan WHO. Indonesia melalui Kedutaan Besar di Jepang terus melakukan komunikasi dengan semua WNI yang masih berada di kapal pesiar tersebut.

    KBRI juga memberikan bantuan logistik dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan perlindungan bagi para WNI.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.