KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menunjukkan bukti setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengimbau penyelenggara negara untuk segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri pun mengingatkan seluruh penyelenggara negara yang belum melapor agar segera datang sebelum batas waktu yang diberikan, habis. "Batas waktu yang diberikan sampai 31 Maret 2020," kata Ali melalui keterangan tertulis pada Jumat, 21 Februari 2020.

Berdasarkan data terbaru KPK, per 20 Februari 2020, tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D masih relatif rendah, yaitu sebesar 38,90 persen. Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor sebanyak 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor.

Lalu, terkait kepatuhan lapor untuk tujuh orang staf khusus presiden yang termasuk dalam wajib lapor khusus sudah terpenuhi 100 persen sesuai batas waktu pelaporan 20 Februari 2020 atau tiga bulan sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan tersebut.

Sementara, empat dari enam staf khusus presiden lainnya, belum menyampaikan laporan. Kemudian, untuk delapan orang staf khusus wakil presiden, sudah ada satu dari tiga wajib lapor periodik telah melaporkan hartanya.

Sedangkan, lima orang staf khusus wakil presiden lainnya merupakan wajib lapor khusus dengan batas waktu 24 Februari 2020.

"Untuk Dewan Pertimbangan Presiden, dari sembilan orang, tercatat dua orang merupakan wajib lapor periodik . Namun, tujuh lainnya adalah wajib lapor jenis khusus yang wajib menyerahkan laporan hartanya paling lambat 12 Maret 2020," kata Ali.

Lalu, per tanggal 18 Februari 2020, seluruh pimpinan KPK dan Dewan Pengawas juga telah memenuhi kewajiban lapor 100 persen. Sedangkan bagi wajib lapor periodik di lingkungan internal, KPK mewajibkan batas waktu penyampaian LHKPN adalah 28 Februari 2020. Per 20 Februari 2020 tercatat total 92,8 persen pegawai KPK telah menyampaikan laporan hartanya.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

54 menit lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

10 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

23 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

2 hari lalu

Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

Idham Mase, suami Catherine Wilson merupakan anggota DPRD Sidenreng Rappang tercatat di LHKPN punya kekayaan Rp 1,6 miliar, dengan utang Rp 735 juta.