NasDem Anggap RUU Ketahanan Keluarga Tak Perlu Ada

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai NasDem, Lestari Moerdijat menilai Rancangan Undang-undang atau RUU Ketahanan Keluarga tak perlu ada. Lestari menilai RUU itu tendensius dan terlalu mengintervensi entitas keluarga.

"RUU ini mengabaikan HAM sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai tiyang wingking (orang yang di belakang)," kata perempuan yang akrab disapa Rerie ini lewat keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2020.

Rerie mengatakan perempuan bukan objek yang harus selalu diatur dan diwajibkan mengurus pekerjaan rumah. Ia mengingatkan bahwa dari perspektif hukum, semua orang setara, tak peduli laki-laki maupun perempuan.

Ia juga menegaskan bahwa entitas keluarga tak perlu diintervensi oleh negara. Menurut Rerie, masih banyak persoalan yang lebih mendesak untuk diatur negara. Urusan internal keluarga, pola asuh anak, dan peran anggota keluarga bukanlah wewenang pemerintah.

"Hubungan keluarga sarat dengan kearifan masing-masing budaya yang tidak dapat digeneralisasikan, sehingga kurang tepat jika diatur dalam undang-undang," kata Rerie.

Draf RUU Ketahanan Keluarga memang memuat pasal-pasal yang mengatur kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami tertuang dalam Pasal 25 ayat 2. Ada empat kewajiban suami, yakni (a) sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga.

Kemudian (b), melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran, (c) melindungi dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta (d) melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

Adapun kewajiban istri menurut RUU Ketahanan Keluarga yakni (a) mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, (b) menjaga keutuhan keluarga, serta (c) memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 77 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena tuntutan pekerjaan. Pasal ini dianggap ingin terlalu mengintervensi ranah privat.

Bahkan kamar mandi dan jamban pun diatur, yaitu dalam Pasal 36 ayat 4 huruf c yang berbunyi, "ketersediaan kamar mandi dan jamban keluarga yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual."

Draf RUU Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional. Sebelumnya Endang Maria Astuti dari Golkar juga masuk sebagai pengusul namun fraksinya menyatakan telah menarik dukungan.






Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

7 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

10 jam lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

17 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

18 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

2 hari lalu

Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

Rocky Gerung menyatakan Anies Baswedan hanya akan berpindah dari Kantor Gubernur DKI Jakarta ke Kantor Presiden.


Pendukung Anies Baswedan Kritik Langkah Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto

4 hari lalu

Pendukung Anies Baswedan Kritik Langkah Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto

Pendukung Anies Baswedan menilai langkah Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto tidak layak.


Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas

5 hari lalu

Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas

Partai Demokrat dinilai bisa mendapatkan efek ekor jas lebih besar jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

5 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Koalisi dengan PKS dan Nasdem, Jubir Demokrat: Kami Masih Berproses

5 hari lalu

Koalisi dengan PKS dan Nasdem, Jubir Demokrat: Kami Masih Berproses

Juru bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi soal koalisi bersama Nasdem dan PKS. Ia menjelaskan prosesnya masih berjalan


Ahli Politik Prediksi Elektabilitas Anies Turun setelah Lengser dari Gubernur DKI Jakarta

6 hari lalu

Ahli Politik Prediksi Elektabilitas Anies Turun setelah Lengser dari Gubernur DKI Jakarta

Peneliti LIPI Wasisto Rahardjo berkomentar elektabilitas Anies Baswedan dan potensinya dalam pilpres.