Nadiem Makarim Sebut Ada 3 Dosa di Dunia Pendidikan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. Sejumlah isu-isu terkini seperti soal pembayaran spp lewat fitur Gobilss di aplikasi GoPay juga dibahas dalam rapat tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mendikbud Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. Sejumlah isu-isu terkini seperti soal pembayaran spp lewat fitur Gobilss di aplikasi GoPay juga dibahas dalam rapat tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan tiga dosa dalam dunia pendidikan versi dirinya. Tiga dosa tersebut adalah intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying.

    "Ini tiga dosa yang buat saya tidak bisa diterima sama sekali," kata Nadiem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

    Nadiem mengatakan akan mencari formula bagaimana mengatasi tiga persoalan tersebut. Ia akan mengajak kementerian lain, termasuk pemerintah daerah untuk merumuskan solusi.

    Menurut Nadiem, langkah yang perlu dilakukan bukan cuma penguatan karakter, imbauan, atau pelatihan, melainkan juga sanksi yang tegas. "Harus ada tindakan tegas yang bisa dilakukan di setiap jenjang terhadap tiga dosa ini," ujar dia.

    Nadiem pun mengakui dia belum tentu bisa menyelesaikan masalah intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan yang masih marak terjadi di dunia pendidikan. Namun dia meminta sikapnya menyangkut tiga persoalan itu tak diragukan.

    "Secara pribadi jangan ada yang pernah meragukan apa posisi saya mengenai tiga dosa itu. Itu udah kartu merah harusnya," kata mantan CEO Gojek ini.

    Ihwal kekerasan seksual, Nadiem mengatakan selama ini sudah ada beberapa peraturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Namun dia mendapat masukan dari sejumlah organisasi masyarakat bahwa penegakan hukumnya tak berjalan.

    "Penegasan dan penegakan ini yang benar-benar harus di-push. Tapi tolong berikan kami waktu untuk menemukan jalan keluarnya. Ini udah menjadi suatu wabah yang luar biasa parah," ucap menteri lulusan Harvard University ini.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.