Pimpinan KPK Instruksikan Jubir Redam Kabar Negatif Soal KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sepuluh tersangka baru tersebut adalah: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, M Nasir, pejabat pelaksana teknis kegiatan Tirtha Adhi Kazmi, dan delapan kontraktor Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Viktor Sitorus dan Suryadi Halim. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK, Firli Bahuri didampingi juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sepuluh tersangka baru tersebut adalah: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, M Nasir, pejabat pelaksana teknis kegiatan Tirtha Adhi Kazmi, dan delapan kontraktor Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Viktor Sitorus dan Suryadi Halim. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri memberikan sejumlah tugas kepada juru bicara komisi antirasuah. Hal itu tertuang dalam Arah Kebijakan Umum KPK 2020. Salah satu arahan ditujukan kepada Biro Humas dan juru bicara.

    Kepada biro humas dan jubir KPK, pimpinan menginstruksikan agar dilakukan penyampaian informasi KPK yang bersifat positif, meredam informasi negatif, melakukan konter opini negatif, terhadap KPK melalui juru bicara.

    "Penyampaian informasi KPK yang bersifat positif, meredam informasi negatif, melakukan konter opini negatif terhadap KPK, melalui juru bicara KPK," seperti dikutip dari dokumen berbentuk pdf tersebut, Kamis, 20 Februari 2020. Instruksi ini diberikan dalam rangka peningkatan reputasi organisasi.

    Keberadaan juru bicara KPK diatur dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018. Dalam beleid itu disebutkan bahwa juru bicara dan tim juru bicara ialah pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tugas pendukung pimpinan. Aturan KPK itu menggantikan aturan sebelumnya yakni Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015.

    Pelaksana Tugas Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan arahan kepada jubir itu adalah hal yang wajar. Ia mengatakan fungsi bagian Humas memang untuk meningkatkan informasi yang bersifat positif terkait lembaganya. "Di lembaga manapun juga demikian," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.