Mahfud Md: Tak Ada yang Hidupkan Penataran P4, Informasi Geblek

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menunjukkan dokumen nama warga yang meninggal dan ditahan selama operasi militer berlangsung di Nduga, Papua. Mahfud menyebut data ini diberikan oleh mahasiswa UI yang mengaku dititipkan oleh aktivis HAM Veronica Koman. Jakarta,17 Februari 2020. TEMPO/Ahmad Faizn

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menunjukkan dokumen nama warga yang meninggal dan ditahan selama operasi militer berlangsung di Nduga, Papua. Mahfud menyebut data ini diberikan oleh mahasiswa UI yang mengaku dititipkan oleh aktivis HAM Veronica Koman. Jakarta,17 Februari 2020. TEMPO/Ahmad Faizn

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md membantah pemerintah ingin menghidupkan lagi penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4). Menurut dia, kabar yang beredar di sejumlah media tidak tepat.

    "Itu informasi geblek. Enggak ada yang bilang mau hidupkan penataran P4," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

    Mahfud bercerita mulanya ada wartawan yang bertanya apakah tidak ada penataran yang seperti P4. Ia menjawab jika yang ada adalah penataran ideologi, bukan penataran P4. Alasannya P4 sudah tidak bisa dihidupkan lagi. "Jadi ndak akan ada Penataran P4. Itu omong kosong. Hanya judul berita enggak ada isinya," tuturnya.

    P4 atau juga dikenal sebagai Ekaprasetya Pancakarasa merupakan hasil dari Ketetapan MPR No 2 Tahun 1978. Pemerintah orde baru berharap dari P4 ini ada kesatuan di masyarakat Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

    Namun dalam prakteknya, rezim orde baru menggunakan penataran P4 sebagai instrumen diktatorianisme. Setelah orde baru tumbang, penatara ini pun dicabut lewat Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. I/MPR/2003.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.