Soal Si Kaya Nikahi Si Miskin, Muhadjir Effendy: Hanya Intermeso

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengklarifikasi pernyataannya soal fatwa orang kaya menikahi orang miskin.

Menurut dia, hal tersebut hanya selingan dari sambutannya yang berdurasi hampir satu jam. “Itu kan intermeso, selingan dari ceramah saya,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kementerian PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 20 Februari 2020.

Muhadjir mengatakan sama sekali tak serius mengusulkan fatwa tersebut. Namun, kata dia, bila memang ucapannya dianggap solusi yang cocok untuk mengatasi masalah stunting dan keluarga miskin, ia mempersilakan gagasannya tersebut dipakai. 

Ia mengatakan fatwa itu pun sifatnya hanya anjuran bukan wajib. “Ya silakan saja majelis ulama kalau itu dianggap serius, artinya dianggap cukup cocok silakan kalau mau beri anjuran. Tapi bukan wajib,” ujarnya.

Sebelumnya Muhadjir dalam pidatonya saat pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, ia menyatakan usul untuk Menteri Agama Fachrul Razi untuk menerbitkan fatwa terkait pernikahan antar tingkat ekonomi. Menurutnya hal ini bisa mencegah peningkatan angka kemiskinan.

"Di Indonesia ini kan ada ajaran agama yang kadang-kadang disalahtafsirkan, kalau mencari jodoh yang setara, apa yang terjadi? orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru, inilah problem di Indonesia. Maka mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama bikin fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," tutur Muhadjir.






Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

20 menit lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

43 menit lalu

Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Kabar dana anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding membuat heboh. Berapa biaya perjalanan dinas sebenarnya?


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

16 jam lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Kepala BPS Sebut Tata Kelola Data Kemiskinan Perlu Diperbarui

18 jam lalu

Kepala BPS Sebut Tata Kelola Data Kemiskinan Perlu Diperbarui

Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Margo Yuwono menekankan pentingnya perbaikan sistematik dalam aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan/


Jakarta Utara Paling Tinggi Memiliki Angka Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022

18 jam lalu

Jakarta Utara Paling Tinggi Memiliki Angka Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022

Jumlah penduduk di Jakarta Utara yang masuk kategori kemiskinan ekstrem tercatat ada 35.770 orang.


BPS Catat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Naik, Mencapai 95.668 Jiwa

18 jam lalu

BPS Catat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Naik, Mencapai 95.668 Jiwa

Kemiskinan ekstrem naik dari 0,6 persen pada Maret 2021 menjadi 0,89 persen pada Maret 2022.


Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

21 jam lalu

Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.


Terkini Bisnis: Klarifikasi Program Pengentasan Kemiskinan, Kata Pakar Soal Pembobolan M-Banking

22 jam lalu

Terkini Bisnis: Klarifikasi Program Pengentasan Kemiskinan, Kata Pakar Soal Pembobolan M-Banking

Klarifikasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang program pengentasan kemiskinan yang dilakukan kementerian dan lembaga tak berdampak bagi masyarakat.


Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

1 hari lalu

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

Menpan RB mengklarifikasi sejumlah hal tentang anggaran pengentasan kemiskinan.


Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

1 hari lalu

Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.