Demokrat: Alasan Salah Ketik di RUU Cipta Kerja Tidak Masuk Akal

Juru bicara komite konvensi partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) didampingi anggota Komite Konvesi Partai Demokrat Didi Irawadi (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat Tim Konvensi kandidat Capres Partai Demokrat di Jakarta, Senin (19/8). ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, menilai alasan pemerintah salah ketik Pasal 170 dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja tak masuk akal. Didi menilai pasal yang berisi bahwa undang-undang bisa diubah dengan peraturan pemerintah (PP) itu memang keinginan pemerintah sedari awal.

"Tidak perlu terus cari-cari alasan pembenaran seolah-olah seluruh masyarakat tidak mengerti. Logika dan akal sehat kita sangat mudah melihat suatu yang salah dalam pasal tersebut," kata Didi kepada wartawan, Kamis, 20 Februari 2020.

Pasal 170  terdiri dari tiga ayat. Dalam ayat (1) Pasal 170 draf itu tertulis bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja tersebut.

Dalam ayat (2) tertulis bahwa perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun dalam ayat (3) disebut bahwa dalam penerbitan PP pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

Menurut Didi, kesalahan pengetikan lazimnya terjadi jika menyangkut hal yang tak substansial dan tidak mungkin sepanjang itu. Adapun isi Pasal 170 ini sangat substansial. Didi pun mendesak pemerintah mengakui saja bahwa bunyi pasal tersebut memang sesuai yang diinginkan.

Setelah itu, kata dia, pemerintah perlu menarik kembali draf RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR untuk diperbaiki. Wakil Sekretaris Jenderal Partai  Demokrat ini menilai langkah tersebut lebih elok dan terhormat ketimbang terus mengelak.

"Akui secara ksatria memang itulah keinginan sesungguhnya dari pemerintah yang kemudian ternyata keliru fatal. Selanjutnya rumuskan ulang sehingga menjadi RUU yang lebih baik," ujar dia.

Setelah Pasal 170 ramai disorot, klaim salah ketik memang terlontar dari pemerintah yakni dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Ya (salah ketik), enggak bisa dong PP melawan undang undang. Peraturan perundang-undangan itu," kata Yasonna setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Februari 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan

24 menit lalu

NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan akan menyerahkan pilihan cawapres kepada Anies Baswedan


Partai Demokrat Sambut Baik Anies Baswedan Jadi Capres Partai NasDem

1 jam lalu

Partai Demokrat Sambut Baik Anies Baswedan Jadi Capres Partai NasDem

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan partainya menyambut positif deklarasi Anies Baswedan menjadi capres dari Partai NasDem.


Tragedi Kanjuruhan, Ibas Minta SOP Pengamanan Sepak Bola Diperbaiki

4 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Ibas Minta SOP Pengamanan Sepak Bola Diperbaiki

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyarankan agar prosedur operasi standar pengamanan pertandingan sepak bola diperbaiki, pasca tragedi Kanjuruhan


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

3 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

4 hari lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

4 hari lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

4 hari lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

4 hari lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.


NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

5 hari lalu

NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Partai NasDem dan calon mitra koalisinya memilih berhati-hati daripada terburu-buru dalam meresmikan koalisi.


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

5 hari lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.