Liga 1 2020, Satgas Antimafia Bola Awasi Sebelum dan Saat Laga

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kanan) menyerahkan plakat kepada Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Pol Hendro Pandowo di sela rapat koordinasi menjelang dimulainya liga sepak bola musim 2020 di Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. ANTARA

    Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kanan) menyerahkan plakat kepada Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Pol Hendro Pandowo di sela rapat koordinasi menjelang dimulainya liga sepak bola musim 2020 di Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas atau Satgas Antimafia Bola Polri bakal melakukan pengawasan sebelum dan saat pertandingan Liga 1 berlangsung untuk mencegah terjadinya kembali kasus pengaturan skor atau match fixing.

    "Misalnya saat pertandingan, tiba-tiba pemain jatuh sendiri padahal lawan tidak menendang, atau wasit menunjuk titik putih tapi engga ada pelanggaran itu masuk monitoring kami," kata Kepala Satgas Antimafia Bola Polri Brigadir Jenderal Hendro Pandowo di Century Park Hotel, Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Februari 2020.

    Pertandingan Liga 1 musim keempat ini bakal segera digelar pada 29 Februari hingga 31 Oktober mendatang. Ada 18 tim yang bertanding dalam liga tersebut.

    Hendro pun berharap tak akan ada kasus match fixing dalam pertandingan Liga 1. Ia menuturkan timnya sudah banyak belajar dari pengusutan kasus match fixing di musim pertama dan kedua. Sehingga satgas kini telah memahami jika suatu pertandingan memiliki indikasi match fixing.

    Karena itu, pada musim ini, Satgas Antimafia Bola memperkuat aspek monitoring dan pengawasan. "Jadi pada langkah preventifnya," kata Hendro. Meski begitu, ia enggan menjelaskan secara detail seperti apa langkah pengawasan yang timnya lakukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.