Pengusul: RUU Ketahanan Keluarga Atur Sadisme dan Masokisme

Reporter

Ilustrasi liburan keluarga (pixabay.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusul Rancangan Undang Undang atau RUU Ketahanan Keluarga, anggota DPR RI Fraksi PAN Ali Taher mengatakan perilaku seks sadisme dan masokisme perlu diatur oleh negara jika terjadi penganiayaan di antara sepasang suami istri. Menurut dia, kesepakatan di antara suami-istri mestinya untuk mencintai dan menyayangi. "Akibat sebaliknya, tidak boleh ada penganiayaan dong. Ini yang mau kita tuju, kalau ada penganiayaan, perlu ada negara hadir," kata Ali di Kompleks Parlemen pada Rabu, 19 Februari 2020.

Menurut Ali, sejauh ini undang-undang belum mengatur kekerasan dalam hubungan seks, apalagi KUHP yang baru belum terbit. “Ada orang sampai dibunuh itu kan gimana?”

Ali menegaskan, perliaku sadisme dan masokisme harus diatur agar tak terjadi kekejaman dalam rumah tangga. Menurut dia, hubungan intim adalah persoalan cinta dan kasih sayang yang digunakan untuk melakukan reproduksi, sebagai kebahagiaan antara kedua belah pihak. "Itulah tujuan esensi utama dari perkawinan."

Menurut Ali, negara tidak mengatur hubungan keluarga dan privasinya, melainkan akibat dari masalah yang dihadapi, seperti kekerasan dalam perilaku seks sadisme dan masokisme. “Faktanya ada kekerasan rumah tangga terkait dengan perilaku seksual. Baik itu rumah tangga maupun anak-anak."

Ali mengatakan, substansi RUU ini masih akan dibahas. Masukan, rekomendasi, saran dari masyatakat tetap terbuka untuk didiskusikan. DPR selalu terbuka. Yang paling utama, kata Ali, adalah bagaimana RUU itu memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. "Atau pengabaian hak antara kedua belah pihak," ujarnya.

Selain Ali, draf RUU ini juga diusulkan oleh Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, dan Endang Maria Astuti dari Golkar. RUU Ketahanan Keluarga menuai kontroversi lantaran sejumlah pasalnya dianggap mengatur ranah privat, seperti pidana donor sperma dan ovum, dan rehabilitasi LGBT.






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

2 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

19 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

21 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

2 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.