Pasal Bermasalah Omnibus Law, Jokowi: Dengar Masukan Masyarakat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Ini menjadi kali pertama ada tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama pada ajang Piala Dunia Basket. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Ini menjadi kali pertama ada tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama pada ajang Piala Dunia Basket. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa Pasal 170 dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP) adalah kesalahan. Ia menyebut tak mungkin hal itu akan dilakukan pemerintah.

    "Ya enggak mungkin (PP mengganti undang-undang). Artinya apa, pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka," kata Jokowi saat ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2020.

    Jokowi menyebut undang-undang tersebut masih sebatas rancangan dan pembahasannya masih baru. Ia memperkirakan RUU ini akan rampung dibahas dalam tiga hingga lima bulan ke depan.

    Karena itu, kata Jokowi, dalam rentang waktu itu, ia meminta kementerian terkait agar dapat menerima masukan masyarakat. Mulai dari asosiasi, serikat, hingga masyarakat umum, ia persilakan untuk memberikan masukan terkait RUU itu.

    "Kita ingin terbuka baik DPR, kementerian-kementerian untuk menerima masukan-masukan, mendengar keinginan masyarakat, agar kita bisa mengakomodir lewat kementerian kemudian juga di DPR," kata Jokowi.

    RUU Cipta Kerja menuai banyak kritikan karena dinilai mengandung banyak poin bermasalah. Tak hanya terkait pasal 170 yang dinilai melanggar hukum, namun juga beberapa pasal lain dikritik oleh koalisi masyarakat sipil dan serikat buruh karena dianggap berpihak pada pengusaha.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.