Menko PMK Ajukan 2 Opsi Pemulangan WNI Diamond Princess ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal pesiar Diamond Princess berlabuh di Daikoku Pier Cruise Terminal di Yokohama, selatan Tokyo, Jepang 19 Februari 2020. Dari 3.700 penumpang, sebagian telah meninggalkan kapal karena masa karantina berakhir. REUTERS/Kim Kyung-hoon

    Kapal pesiar Diamond Princess berlabuh di Daikoku Pier Cruise Terminal di Yokohama, selatan Tokyo, Jepang 19 Februari 2020. Dari 3.700 penumpang, sebagian telah meninggalkan kapal karena masa karantina berakhir. REUTERS/Kim Kyung-hoon

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengadakan rapat bersama Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panglima TNI terkait skema pemulangan 74 warga negara Indonesia di kapal pesiar Diamond Princess. Rapat ini menghasilkan dua opsi, yang siang ini segera diajukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Kami membicarakan tentang evakuasi ada beberapa opsi. Intinya pemerintah punya komitmen kuat untuk itu dan akan koordinasi ke bapak Presiden,” ujar Muhadjir selepas rapat di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta , Kamis, 20 Februari 2020.

    Muhadjir mengatakan ada dua opsi yang akan diajukan. Pertama, para WNI akan dijemput dengan Kapal Perang Republik Indonesia Suharso milik TNI. Kapal ini berjenis kapal Bantu Rumah Sakit.

    Opsi kedua adalah WNI dijemput melalui udara. Namun Muhadjir tak menyebut pesawat apa yang digunakan. Ia hanya menjelaskan kedua opsi telah dihitung hambatan dan segi efisiensinya.

    “Sudah dihitung apa hambatan dan dari segi efisiensi,” kata Muhadjir.

    Pemerintah akan memulangkan 74 orang WNI yang menjadi anak buah kapal di Diamond Princess yang negatif terjangkit virus Corona. Sedangkan empat orang WNI lainnya, tak bisa dibawa pulang. Mereka kini tengah dirawat di Jepang. Diketahui ada 78 WNI yang menjadi awak kapal pesiar itu.

    Selepas rapat, Muhadjir langsung bertolak ke istana dan bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurut keterangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penularan Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto yang ikut dalam rapat tersebut, keputusannya mungkin akan langsung keluar selepas Muhadjir dan menteri lain bertemu presiden. "Tunggu sampai jam 12,” ujarnya di lokasi sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.