Penggugat UU KPK Minta Presiden Jokowi Dihadirkan di Sidang MK

Ketua Hakim Mahakamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) saat memimpin sidang penetapan syarat pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Sidang ini beragendakan pembacaan putusan dengan perkara nomor 75/PUU-XVII/2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang menggugat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Mahkamah Konstitusi menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan. Koalisi menilai Jokowi mesti dimintai keterangannya terkait perkara uji formil revisi UU KPK.

Perwakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan terdapat banyak persoalan terkait proses pembahasan revisi UU KPK yang hanya bisa dijawab langsung oleh Presiden. "Saya rasa tidak bisa dijawab perwakilan dan harus dijawab Presiden langsung," kata dia saat dihubungi, Kamis, 20 Februari 2020.

Kurnia mengatakan salah satu keterangan yang perlu disampaikan presiden ialah alasan dirinya tidak menandatangani UU KPK hasil revisi. Seperti diketahui, Jokowi tak menandatangani UU tersebut meski sudah disahkan pada rapat paripurna DPR 17 September 2019. Walaupun tanpa tanda tangan itu, UU KPK tetap resmi berlaku 30 hari kemudian pada 17 Oktober 2019.

Menurut Kurnia, hanya Presiden yang bisa menjelaskan alasannya tidak menandatangani UU tersebut. Penjelasan terkait hal tersebut, kata dia, tak bisa diwakili oleh Menteri. "Apa karena tidak setuju isinya, atau apa," ujarnya.

Kurnia mengatakan usulan untuk menghadirkan Presiden Jokowi ke sidang MK telah disampaikan dalam sidang gugatan pada Rabu, 19 Februari 2020. Ia mengatakan keputusan mengundang Jokowi akan ditentukan dalam rapat permusyawarahan hakim (RPH).

Koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat sebelumnya menggugat formil UU KPK ke MK. Tiga mantan pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode M. Syarif dan Saut Situmorang turut menjadi penggugat. Dalam gugatannya, mereka menilai proses pembahasan revisi ini cacat secara prosedur, karena tidak melibatkan masyarakat serta rapat pengesahan UU ini di DPR tidak kuorum.






DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

3 menit lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

37 menit lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menelepon Presiden FIFA Gianni Infantino soal tragedi Kanjuruhan. Tapi Jokowi tak merinci soal sanksi.


Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

2 jam lalu

Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

Presiden Jokowi bertanya apakah tunjangan bagi para prajurit TNI di perbatasan sudah cukup. Para prajurit pun menyatakan cukup.


Ancaman bagi Pengunggah Tragedi Kanjuruhan

4 jam lalu

Ancaman bagi Pengunggah Tragedi Kanjuruhan

Isu penculikan beredar di media sosial di tengah-tengah penyelidikan tragedi Kanjuruhan.


Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

5 jam lalu

Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

Presiden Jokowi hari ini memimpin upacara peringatan HUT ke-77 TNI di lapangan Istana Merdeka. Berbagai alutsista juga dipamerkan di Jakarta.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

5 jam lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengatakan hasil kerja tim ini akan selesai dalam tiga pekan ke depan. Hasil akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.


Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

15 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

18 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

20 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.