Fungsi Lidik-Sidik di Polsek Ditiadakan, Polri: Perlu Kajian

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi penggerbekan polisi.TEMPO/Amston Probel

    Ilustrasi penggerbekan polisi.TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menyebut perlu ada kajian terkait usulan pemerintah menghilangkan fungsi penyidikan dan penyelidikan di ranah Kepolisian Sektor atau Polsek.

    Apalagi, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra, cakupan wilayah Indonesia sangat luas.

    “Itu mungkin wacana yang perlu untuk didiskusikan. Namun sampai saat ini penyidikan dan penyelidikan itu kewenangannya sampai ke tingkat Polsek,” kata Asep saat dikonfirmasi pada Kamis, 20 Februari 2020.

    Wacana penghilangan fungsi penyidikan dan penyelidikan di ranah polsek itu berasal dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Mahfud MD menyatakan bakal mengkaji usulan tersebut.

    "Ada gagasan yang oleh presiden akan diolah agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Soal kasus pidana nanti ke polres kota dan kabupaten," ujar Mahfud.

    Sebab, Mahfud melihat selama ini polsek cenderung menggunakan sistem target dalam menangani kasus. Akibatnya, banyak kasus-kasus kecil yang tak terlalu penting turut diselidiki.

    Asep menuturkan, jika Presiden Joko Widodo menyetujui usulan tersebut, maka selanjutnya Polri akan diminta masukan.

    Lebih lanjut, Asep menyebut bahwa sejumlah negara tetangga ada yang memberlakukan hal itu. Jika itu diterapkan, nantinya proses penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dilakukan setidaknya sampai tingkat Kepolisian Resor.

    “Jadi seperti di Jepang, ada namanya Koban. Koban itu kalau kita setarakan itu Polsek. Koban itu lebih kepada pelayanan umum kepada masyarakat. Kalau ada penegakan hukum dia bawa ke Polres. Dia hanya menangkap,” kata Asep.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.