ICW Tetap Desak KPK Usut Dugaan Perintangan Penyidikan Yasonna

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch tetap mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam kasus Harun Masiku.

ICW menilai apapun temuan tim gabungan Kementerian Hukum dan HAM tak menganulir fakta bahwa Yasonna diduga telah merintangi penyidikan KPK karena memberikan informasi keliru.

"Dorongan kami tetap sama, KPK harus menyelidiki dugaan obstruction of justice yang dilakukan oleh Yasonna Laoly," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi, Rabu, 19 Februari 2020.

Selain itu, ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk menegur menteri asal PDIP ini. Menurut Kurnia, Yasonna pantas ditegur karena telah keliru soal keberadaan Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020.

Kurnia mengatakan temuan tim gabungan telah mengkonfirmasi adanya kekeliruan mengenai informasi keberadaan Harun. Kekeliruan itu, kata dia, telah menghambat penanganan kasus ini di KPK. "Hasil analisis itu tidak membenarkan pernyataan yang bersangkuta (Yasonna)," ujarnya.

Lagipula, kata Kurnia, Yasonna dan Kemenkumham harusnya tidak bergantung hanya pada satu sumber informasi, yakni sistem keimigrasian. Dia mengatakan ada rekaman CCTV Bandara Soekarno Hatta yang jelas-jelas memperlihatkan Harun sudah berada di Indonesia saat KPK menggelar OTT.

"Setelah dikeluarkan Tempo, baru mereka mengecek data yang keliru itu," kata Kurnia.

Tim gabungan telah merampungkan hasil investigasi. Hasilnya, tim menyebut telah terjadi kesalahan sistem informasi yang membuat data kepulangan Harun Masiku tak terkirim ke server pusat. Keberadaan politikus PDIP yang jadi tersangka kasus suap itu sampai saat ini tak diketahui. Sebelumnya, ia sempat disebut berada di luar negeri oleh Imigrasi Kemenkumham namun ternyata sudah pulang.






KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 menit lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

37 menit lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

22 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

23 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

23 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan