Begini Usulan Revisi UU Pemilu dan Parpol

Ilustrasi Pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat bidang konstitusi dan demokrasi mengusulkan pemerintah dan DPR merevisi UU Parpol, UU Pilkada, dan UU Pemilu dan membahasnya secara bersamaan.

"Karena satu rangkaian penting dan saling bersamaan sehingga mesti dibahas bersamaan atau simultan," kata Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Feri Amsari di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, hari ini, Rabu, 19 Februari 2020.

Feri menegaskan pembahasan simultan tersebut bukan berarti dihimpun menjadi satu undang-undang alias omnibus law.

Menurut dia, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sejatinya sudah berbentuk omnibus law.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil berpendapat pembahasan yang dilakukan secara bersamaan penting untuk meminimalisasi tumpang tindih aturan.

"Penting untuk sinkronisasi," ucapnya.

Adapun Viola Reininda dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) mengemukakan bahwa sejak Mahkamah Konstitusi berdiri hingga 2019 peraturan yang paling banyak didaftarkan uji materi adalah 3 undang-undang tadi, yakni UU Parpol, UU Pilkada, UU Pemilu.

Viola pun ingin DPR dan pemerintah fokus dan memperhatikan segala putusan MK tentang sengketa undang-undang.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan pemerintah terbuka dengan masukan dari sejumlah LSM tadi.

"Saya kira ini pikiran bagus," ucap dia memuji.






Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

5 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

Menuju Pemilu 2024, setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim sebagai partai wong cilik, Siapa saja mereka?


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

15 hari lalu

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

32 hari lalu

80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

Delapan puluh warga di Jawa Tengah yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik melapor ke Bawaslu. Namanya ada di Sipol.


Mendagri Sarankan Penerbitan Perppu Agar DOB Papua Bisa Ikut Pemilu 2024

32 hari lalu

Mendagri Sarankan Penerbitan Perppu Agar DOB Papua Bisa Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan agar pemerintah segera menerbitkan Perppu agar tiga daerah baru di Papua hasil RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) bisa ikut Pemilu 2024.


Formappi Prediksi Kinerja DPR Bakal Terganggu Jelang Pemilu 2024

35 hari lalu

Formappi Prediksi Kinerja DPR Bakal Terganggu Jelang Pemilu 2024

Formappi menilai kinerja DPR RI akan terbagi banyak untuk pemenangan Pemilu 2024.


Pencatutan NIK oleh Parpol Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR Minta Ada Upaya Hukum

45 hari lalu

Pencatutan NIK oleh Parpol Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR Minta Ada Upaya Hukum

Upaya hukum perlu ditempuh karena aksi pencatutan diduga dilakukan parpol dengan sengaja sehingga pihak yang menjadi pelakunya dapat dipidanakan


Setelah KPU, Bawaslu Ungkap NIK Ketua hingga Anggota Dicatut Parpol

48 hari lalu

Setelah KPU, Bawaslu Ungkap NIK Ketua hingga Anggota Dicatut Parpol

Kasus dugaan pencatutan nama penyelenggara pemilu sebagai anggota atau pengurus partai politik juga menyasar Bawaslu


KPU Masih Periksa Kelengkapan Dokumen 16 Partai, Status Belum Ditentukan

48 hari lalu

KPU Masih Periksa Kelengkapan Dokumen 16 Partai, Status Belum Ditentukan

KPU belum bisa memastikan status dokumen partai calon peserta Pemilu 2024 lengkap atau tidak.


Koalisi Gerindra-PKB, Partai Demokrat Bilang Sedang Godok Kerjasama dengan Parpol Lain

50 hari lalu

Koalisi Gerindra-PKB, Partai Demokrat Bilang Sedang Godok Kerjasama dengan Parpol Lain

Setelah koalisi Gerindra-PKB, Partai Demokrat mengklaim sedang intens berkomunikasi dengan Partai NasDem dan PKS untuk koalisi di Pilpres 2024.


Kasus Pencatutan Identitas oleh Parpol, KPU Solo: Masyarakat Bisa Memantau

54 hari lalu

Kasus Pencatutan Identitas oleh Parpol, KPU Solo: Masyarakat Bisa Memantau

Nurul Sutarti menjelaskan, pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung, menjadi kewenangan penuh KPU RI.