Kata Wapres Ma'ruf Amin Saat Kunjungi Rumah Tahan Gempa Mataram

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah bangunan roboh akibat gempa M 5,8 di Mataram, Minggu, 17 Maret 2019. (Dok.BPBD NTB)

    Sebuah bangunan roboh akibat gempa M 5,8 di Mataram, Minggu, 17 Maret 2019. (Dok.BPBD NTB)

    TEMPO.CO, Mataram - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melihat rumah tahan gempa untuk para korban gempa 2018 yang sudah selesai dibangun di Dusun Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kota Mataram, NTB, pada hari ini, Rabu sore, 19 Februari 2020.

    "Mudah - mudahan masyarakat puas dengan hasil pembangunan yang telah dilakukan," kata Ma'ruf Amin.

    Wapres Ma'ruf Amin didampingi Kepala BNPB Doni Monardo.

    Ma'ruf Amin menuturkan bawha kunjungannya ini untuk melihat langsung hasil pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Rumah Tahan Gempa (RTG).

    Dia pun berharap masyarakat puas dengan pembangunan Huntap RTG yang telah selesai.

    Dusun Gontoran Barat salah satu lokasi yang terkena gempa pada 2018 dengan tingkat kerusakan paling parah di wilayah Kota Mataram.

    Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Dusun Gontoran Barat telah selesai 100 persen dan sudah ditempati oleh korban gempa. Dalam waktu setahun proyek 199.006 RTG se-Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal kelar.

    Sebelumnya, Maruf Amin di hadapan masyarakat mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha memberikan program pembangunan dengan kualitas terbaik.

    "Semoga masyarakat bisa membangun kehidupan lebih baik, di masa akan datang."

    Kepala Lingkungan Gontoran Barat H. Salikin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI sehingga RTG di Dusun Gontoran Barat selesai 100 persen.

    Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan proyek rumah untuk korban gempa sebanyak 21.000 unit belum selesai dibangun karena ada gempa susulan.

    Mulanya rumah para korban berstatus rusak ringan. Namun karena diserang gempa lagi berubah status menjadi rusak berat.

    Perubahan status ini menjadi faktor keterlambatan pembangunan RTG di NTB. "'Karena harus dilakukan update data oleh BNPB," ucap Zulkifliemansyah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.