KontraS Sarankan Penataran P4 Hanya untuk Aparat Penegak Hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar, mengatakan rencana pemerintah menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Penataran P4 tidak tepat. Bila tetap ingin dilakukan, ia menyarankan agar target penataran P4 adalah aparat hukum dan pejabat publik.

Rivanlee menjelaskan banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila justru terjadi karena ada peran negara di dalamnya. Aparat hukum yang tidak tegas hingga peraturan-peraturan yang merestui sikap intoleran.

"Persoalan yang terjadi, yang bertentangan dengan Pancasila, seperti pembatasan pada kebebasan berkumpul atau pembatasan berkeyakinan dan beribadah itu karena lemahnya penegakan hukum," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 19 Februari 2020.

Selain itu, kata dia, meski pemerintah mengemas penataran P4 ini secara kekinian mungkin, hal ini tidak mudah untuk menyasar masyarakat. "Sekarang akses informasi mudah didapat. Kalau dikembalikan ke satu jalur saja lewat indoktrinasi P4 itu akan membuat masyarakat homogen dan seolah negara mau coba mengatur sedemikian rupa warganya," kata Rivanlee.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah akan kembali menghidupkan P4 dengan format yang baru. "Dahulu, sebelum saya meninggalkan BPIP itu sudah ada keputusan kita akan menciptakan penataran-penataran. Jadi, itu sudah dimulai," katanya Senin kemarin.

Mantan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan saat ini sudah ada beberapa orang yang mendapatkan penataran. Mereka nantinya akan memberikan materi penataran di tanah air.






4 Anggota Polres Halmahera Utara Penganiaya Mahasiswa Sudah Ditahan

1 jam lalu

4 Anggota Polres Halmahera Utara Penganiaya Mahasiswa Sudah Ditahan

Kapolda Malut Irjen Risyapudin Nursin mengatakan 4 anggota Polres Halmahera Utara yang diduga melakukan penganiayaan ke mahasiswa sudah ditahan.


Jejaring Panca Mandala Deklarasi Bumikan Pancasila di Benua Etam

4 jam lalu

Jejaring Panca Mandala Deklarasi Bumikan Pancasila di Benua Etam

Provinsi Kaltim merupakan yang pertama membentuk JPM. Saat ini BPIP telah menginisiasi terbentuknya JPM di 10 provinsi.


LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

7 jam lalu

LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

LPSK menerima tujuh permohonan sebagai saksi dan korban Tragedi Kanjuruhan.


KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

8 jam lalu

KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

KontraS mengungkapkan adanya dugaan penyiksaan terhadap seorang mahasiswa karena mengkritik polisi di Halmahera Utara.


Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

9 jam lalu

Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

Presiden Jokowi resmi meneken Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang diketahui Mahfud Md. Tim dijamin keamanannya dalam melaksanakan tugas.


Nugroho Setiawan Tanggapi Soal Terkuncinya Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan

23 jam lalu

Nugroho Setiawan Tanggapi Soal Terkuncinya Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan

Nugroho Setiawan merupakan salah satu anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Ia mantan pengurus PSSI yang pernah menjaga laga di Stadion Kanjuruhan.


Arie Kriting Soal Tragedi Kanjuruhan: Siapa Sih yang Framing Seakan-akan Ini Murni Kesalahan Suporter?

1 hari lalu

Arie Kriting Soal Tragedi Kanjuruhan: Siapa Sih yang Framing Seakan-akan Ini Murni Kesalahan Suporter?

Arie Kriting mengaku menunggu hasil investigasi yang dipimpin Menkopolhukam untuk melihat bagaimana sikap negara dalam melihat tragedi Kanjuruhan ini.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

1 hari lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Liga 3 Ikut Dihentikan

1 hari lalu

Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Liga 3 Ikut Dihentikan

TGIPF dan Menpora sepakat Liga 3 ikut dihentikan akibat Tragedi Kanjuruhan.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Gelar Rapat Perdana, Ini Hasilnya

1 hari lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Gelar Rapat Perdana, Ini Hasilnya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mulai menggelar rapat perdana di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022.