PPP Minta Kritik RUU Ketahanan Keluarga Disampaikan dengan Santun

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) asal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani meminta kritik terhadap Rancangan Undang-undang atau RUU Ketahanan Keluarga tak disampaikan dengan nada ujaran kebencian.

"Silakan saja berbagai elemen masyarakat menyampaikan pendapatnya, yang paling penting tidak usah dengan ujaran kebencian lah," kata Arsul di Kompleks Parlemen pada Rabu, 19 Februari 2020.

Arsul menjelaskan, mengusulkan RUU merupakan kewenangan konstitusional anggota DPR yang mesti dihormati. Namun, jika RUU itu disahkan sebagai inisiatif, Arsul menyebut diperlukannya ruang konsultasi dan ruang partisipasi publik. "Harus dibuka, sebab kalau bicara aspirasi, itu kan yang masuk ke DPR boleh dibilang tidak pernah tunggal," ujarnya.

Arsul mengatakan, meski banyak pihak yang mengkritik isi dari RUU ini, dia mengklaim banyak pula elemen masyarakat yang berharap adanya RUU yang bisa membentengi sebuah keluarga.

Misalnya, kata Arsul, benteng itu diperlukan dari paham radikal yang mengarah kepada intoleransi. "Tidak semua paham radikal jelek, tapi kalau yang mengarah kepada intoleransi, apalagi kekerasan, ini yang harus di cegah," ujarnya.

Arsul menyebut dia mengetahui sejumlah pasal yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, yakni peran wanita, dan kewajiban istri dalam sebuah keluarga. "Itu kan baru usulan dari pengusul, belum tentu juga akan bunyi kalau Undang-undang disahkan."

Seperti diketahui, draf RUU ini diusulkan oleh Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Endang Maria Astuti dari Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional. Kelimanya merupakan anggota DPR Komisi VIII periode 2014-2019.

Hingga kini sejumlah pasal dikritik sejumlah pihak lantaran dinilai mengganggu ranah privasi, seperti aturan pemidanaan pendonor sperma dan ovum, pengaturan terhadap perilaku masokis, dan aturan rehabilitasi pada LGBT.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

8 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

8 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

11 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

14 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

15 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

15 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Mardiono Targetkan Perolehan 39 Kursi PPP di Pemilu 2024

17 jam lalu

Mardiono Targetkan Perolehan 39 Kursi PPP di Pemilu 2024

Mardiono menyebut pada Pemilu 2014 lalu, PPP meraih 39 kursi di parlemen. Namun jumlah itu menurun pada Pemilu 2019 lalu dengan perolehan 19 kursi.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.