Kemendikbud Target 818 Ribu Mahasiswa Terima KIP Kuliah Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar usai penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan oleh Presiden Joko Widodo di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, 8 Maret 2018. ANTARA/Zabur Karuru

    Siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar usai penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan oleh Presiden Joko Widodo di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, 8 Maret 2018. ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan sedikitnya 818 ribu mahasiswa akan menerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah tahun ini.

    “Jumlah tersebut terdiri dari mahasiswa Bidikmisi on-going tahun 2016-2019 sebanyak 418.000 mahasiswa dan KIP Kuliah untuk calon mahasiswa baru sebanyak 400.000 mahasiswa," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im melalui siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 18 Februari 2020.

    Ainun menjelaskan KIP Kuliah terdiri dari dua jenis, yakni KIP Kuliah dan KIP Kuliah Afirmasi. KIP Kuliah Afirmasi mencakup bantuan untuk penyandang disabilitas.

    Selain itu, KIP Kuliah Afirmasi mencakup peserta program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua di wilayah Papua dan Papua Barat, wilayah 3T (terdepan, terluar, atau tertinggal), dan wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial.

    Ainun juga mengatakan Kemendikbud akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa penerima Bidikmisi dan Afirmasi saat ini (ongoing) agar terus mendapatkan bantuan pendidikan sampai dengan masa studi selesai.

    “Tidak ada perubahan apapun terhadap program bantuan pendidikan yang sedang diterima. Sesuai rencana, dana Bidikmisi semester genap akan dicairkan pada awal Maret 2020,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.