KAMMI Desak Pemerintah Batalkan Omnibus Law

Reporter

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Elevan Yusmanto mendesak pemerintah membatalkan pembahasan mengenai Omnibus Law. “Kalau pemerintah tetap melanjutkan Omnibus Law bermasalah ini, KAMMI akan turun ke jalan bersama rakyat untuk menolaknya,” kata Elevan dalam siaran tertulisnya, Selasa, 18 Februari 2020. 

KAMMI menilai Omnibus Law yang diusulkan pemerintah, khususnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, berpotensi membuat pemerintah semakin otoriter. Salah satunya Pasal 170 yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. “Ini kan aneh dan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang,” kata dia.

Ketua Kebijakan Publik KAMMI Abdussalam menambahkan, omnibus law jelas-jelas memunculkan wajah otoriter. “Negara demokratis mana yang membiarkan Presiden dapat mengubah undang-undang? Jelas sekali dalam terselip pasal akan wajah otoriter pemerintah,” kata Abdussalam.

Menurut dia, undang-undang seharusnya dibuat demi kepentingan rakyat melalui wakil rakyat di DPR. Jika pemerintah bisa mengubah UU dengan PP, kata dia, maka pemerintah akan melawan kehendak rakyat itu sendiri.

Mengenai Pasal 170 dalam RUU Cipta Kerja, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan bahwa terjadi salah ketik. Pasal 170 dalam draf menyebut pemerintah bisa mengubah UU melalui PP. Namun, Yasonna menduga ada kesalahan dalam penulisan pasal terkait.

Omnibus Law ini tidak hanya diprotes KAMMI, tapi juga berbagai kalangan. Salah satu pemrotes lainnya adalah kalangan buruh,  






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

3 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

3 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

5 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

5 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

10 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

12 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

14 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

21 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

29 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik