Komisi Informasi Pusat Minta Pemerintah Terbuka Soal Omnibus Law

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terbuka ihwal omnibus law RUU Cipta Kerja. Komisioner KIP Arif A. Kuswardono mengatakan hak publik atas keterbukaan informasi ini dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Publik dijamin haknya untuk mengetahui proses perancangan, pembuatan dan pembahasan program atau produk kebijakan publik," kata Arif melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 Februari 2020.

Arif mengatakan publik dijamin haknya untuk mengetahui alasan pengambilan suatu kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 juga mewajibkan Badan Publik, termasuk eksekutif dan legislatif untuk menyediakan informasi terkait keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

"Juga kebijakan yang diambil beserta seluruh dokumen pendukungnya," ujar Arif.

Ketentuan pasal ini, kata Arif, ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pasal 11 tentang Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala menyebut setiap Badan Publik wajib mengumumkan sekurang-kurangnya informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik.

Salah satunya adalah daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundangan-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut, sesuai pasal 52 UU 14 Tahun 2008, dapat membuat Badan Publik dikenai pidana satu tahun penjara atau denda Rp 5 juta.

"Delik ini bersifat aduan, sehingga orang atau siapa saja yang terabaikan haknya dapat saja melaporkan hal tersebut pada polisi," kata Arif.

KIP pun mengimbau pemerintah dan DPR untuk mematuhi perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 itu. Arif mengatakan kepatuhan ini juga menjadi bukti bahwa penyusunan omnibus law menghargai hak asasi manusia yang sudah dijamin Pasal 28 f Undang-undang Dasar 1945. Pasal itu menjamin hak akses dan layanan informasi publik serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

"Mengingat pentingnya UU omnibus law Cipta Lapangan Kerja, dan omnibus law yang lain, sikap cermat dan terbuka sangat diharapkan dari pemerintah dan DPR," kata Arif.

Arif mengatakan keterbukaan proses pembahasan dan materi yang dibahas penting untuk menjamin bahwa masyarakat mengetahui sejak awal kehendak dan isi undang-undang yang akan dibuat. Dengan keterbukaan, kata dia, peluang untuk memberi masukan, catatan atau perbaikan terhadap omnibus law oleh masyarakat tetap terbuka.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

18 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

2 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

4 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

4 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

9 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

11 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

13 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

21 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Kemendikbud Sebut Evaluasi Penerima KIP Kuliah akan Diperketat

23 hari lalu

Kemendikbud Sebut Evaluasi Penerima KIP Kuliah akan Diperketat

KIP Kuliah tidak harus membiayai kuliah semester awal sampai selesai. Jika tidak sesuai standar maka bisa dicabut dan digantikan,