Komisi Informasi Pusat Minta Pemerintah Terbuka Soal Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terbuka ihwal omnibus law RUU Cipta Kerja. Komisioner KIP Arif A. Kuswardono mengatakan hak publik atas keterbukaan informasi ini dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    "Publik dijamin haknya untuk mengetahui proses perancangan, pembuatan dan pembahasan program atau produk kebijakan publik," kata Arif melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 Februari 2020.

    Arif mengatakan publik dijamin haknya untuk mengetahui alasan pengambilan suatu kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 juga mewajibkan Badan Publik, termasuk eksekutif dan legislatif untuk menyediakan informasi terkait keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

    "Juga kebijakan yang diambil beserta seluruh dokumen pendukungnya," ujar Arif.

    Ketentuan pasal ini, kata Arif, ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pasal 11 tentang Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala menyebut setiap Badan Publik wajib mengumumkan sekurang-kurangnya informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik.

    Salah satunya adalah daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundangan-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut, sesuai pasal 52 UU 14 Tahun 2008, dapat membuat Badan Publik dikenai pidana satu tahun penjara atau denda Rp 5 juta.

    "Delik ini bersifat aduan, sehingga orang atau siapa saja yang terabaikan haknya dapat saja melaporkan hal tersebut pada polisi," kata Arif.

    KIP pun mengimbau pemerintah dan DPR untuk mematuhi perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 itu. Arif mengatakan kepatuhan ini juga menjadi bukti bahwa penyusunan omnibus law menghargai hak asasi manusia yang sudah dijamin Pasal 28 f Undang-undang Dasar 1945. Pasal itu menjamin hak akses dan layanan informasi publik serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

    "Mengingat pentingnya UU omnibus law Cipta Lapangan Kerja, dan omnibus law yang lain, sikap cermat dan terbuka sangat diharapkan dari pemerintah dan DPR," kata Arif.

    Arif mengatakan keterbukaan proses pembahasan dan materi yang dibahas penting untuk menjamin bahwa masyarakat mengetahui sejak awal kehendak dan isi undang-undang yang akan dibuat. Dengan keterbukaan, kata dia, peluang untuk memberi masukan, catatan atau perbaikan terhadap omnibus law oleh masyarakat tetap terbuka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.