Draf RUU Ketahanan Keluarga Ingin Wajibkan LGBT Direhabilitasi

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi mengatakan, pengusul RUU Ketahanan Keluarga ini di antaranya ingin mengatur soal rehabilitasi penyimpangan seksual. "Keluarga yang memiliki anggota yang terdapat penyimpangan seksual, dalam berbagai bentuk termasuk masokis dan inses, diminta melaporkan pada pusat layanan masyarakat," kata Baidowi kepada Tempo, Selasa, 18 Februari 2020.

Pusat layanan harus menjaga kerahasiaan. Penyimpangan seksual itu kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan bakal dipidana. "Pusat layanannya harus menjaga kerahasiaan dan tindak lanjutnya jika tindakannya pidana diproses sesuai ketentuan dan direhabilitasi korban dan pelakunya. Itu berdasarkan penjelasan pengusul," kata dia.

Baidowi tak merinci pidana apa saja yang dimaksud pengusul. Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Adapun hukuman tambahan di antaranya pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, atau pengumuman keputusan hakim.

Dalam draf RUU Ketahanan Ketahanan Keluarga, penyimpangan seksual didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukkan tidak lazim atau dengan cara-cara tidak wajar. Dalam penjelasan, ada empat poin yang dimaksud penyimpangan seksual, yakni sadisme, masokisme, homoseksual (gay dan lesbian), dan perkawinan sedarah atau inses.

Baidowi mengatakan RUU tersebut masih dalam tahap penjelasan pengusul di rapat Badan Legislasi. Pengusulnya lima anggota DPRD, yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani Heryawan dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Endang Maria Astuti dari Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional.

Selanjutnya, draf RUU bakal dibahas di panitia kerja (panja) untuk diharmonisasi sebelum dibawa ke pleno Baleg. Menurut Baidowi proses pembahasan draf RUU ini masih panjang. "Itu masih belum menjadi RUU, masih panja Baleg untuk harmonisasi," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Baidowi menjelaskan, dalam harmonisasi akan dibahas pula RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dan RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional, yang juga telah ditetapkan masuk Prolegnas 2020. Menurut Baidowi, panja akan membahas mengenai kemungkinan mengkompilasi  substansi ketiga RUU itu.

Pasal 74 draf RUU Ketahanan Keluarga mengatakan bahwa penyimpangan seksual merupakan salah satu sebab terjadinya krisis keluarga. Adapun kewajiban keluarga melaporkan anggotanya yang memiliki penyimpangan seksual ke badan yang menangani krisis keluarga tertuang dalam Pasal 86. Badan tersebut bertugas memberikan rehabilitasi sosial, psikologis, medis, dan/atau bimbingan rohani.

Pasal 87 menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani Ketahanan Keluarga. Namun dalam draf RUU Ketahanan Keluarga ini belum memuat pasal yang secara tegas mengatur pidana terhadap orang yang dianggap penyimpang seksual. Hanya saja, kata 'pidana' dan 'penyimpangan seksual' tertuang dalam satu pasal yang sama yakni pasal 138.

Pasal itu berbunyi, "Setiap orang tua yang menjadi terpidana karena melakukan kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran anak dikenakan sanksi berupa (a) penghentian sementara hak asuh kepada anak atau (b) pencabutan hak asuh anak."







Di Hadapan Anies, Politikus PKS Singgung LGBT dalam Citayam Fashion Week

13 hari lalu

Di Hadapan Anies, Politikus PKS Singgung LGBT dalam Citayam Fashion Week

Politikus PKS Suhud Alynudin menilai isu LGBT bisa menimbulka konflik antara warga dan remaja SCBD


Ucapan Wagub DKI soal LGBT dan Citayam Fashion Week Dinilai Diskriminatif

16 hari lalu

Ucapan Wagub DKI soal LGBT dan Citayam Fashion Week Dinilai Diskriminatif

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyinggung soal LGBT di tengah tren Citayam Fashion Week


TikToker Mesir Ditangkap di Arab Saudi karena Diduga Memuat Konten Lesbian

16 hari lalu

TikToker Mesir Ditangkap di Arab Saudi karena Diduga Memuat Konten Lesbian

Seorang TikToker asal Mesir, Tala Safwan, ditangkap di Arab Saudi karena sebuah video yang diduga memuat konten lesbian.


BEM KM IPB Pecat Anggotanya yang Mendukung LGBTQIA+

28 hari lalu

BEM KM IPB Pecat Anggotanya yang Mendukung LGBTQIA+

Salah satu pengurus BEM KM IPB dipecat karena dinilai mendukung Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual (LGBTQIA+)


5 Pelaku Penipuan Lewat Aplikasi Kencan Ditangkap

31 hari lalu

5 Pelaku Penipuan Lewat Aplikasi Kencan Ditangkap

Pelaku penipuan ini menjadikan kelompok LGBT sebagai targetnya


Masjid di Berlin Kibarkan Bendera Pelangi Dukung Kaum LGBT

41 hari lalu

Masjid di Berlin Kibarkan Bendera Pelangi Dukung Kaum LGBT

Sebuah masjid di Berlin, Jerman menjadi yang pertama kalinya menyatakan dukungan terhadap kaum LGBT.


Polisi Turki Menahan 200 Orang Lebih dalam Pawai LGBT di Istanbul

47 hari lalu

Polisi Turki Menahan 200 Orang Lebih dalam Pawai LGBT di Istanbul

Polisi Turki pada Minggu, 26 Juni 2022, membubarkan pawai LGBT yang dilarang di Istanbul. Ada lebih dari 200 demonstran dan fotografer AFP ditahan.


Arab Saudi Menyita Mainan Anak Bercorak Pelangi karena Promosikan LGBT

57 hari lalu

Arab Saudi Menyita Mainan Anak Bercorak Pelangi karena Promosikan LGBT

Arab Saudi melarang peredaran mainan anak bercorak pelangi. Pemerintah menggelar razia mainan karena corak pelangi dinilai mewakili LGBT.


Thailand Selangkah Lagi Legalkan Perkawinan Sejenis

59 hari lalu

Thailand Selangkah Lagi Legalkan Perkawinan Sejenis

Thailand selangkah lagi bakal menjadi negara Asia kedua yang melegalkan perkawinan sesama jenis setelah RUU-nya lolos untuk dibahas parlemen.


Pakar Hukum Menilai Sebutan Pencabulan Sesama Jenis dalam RKUHP Diskriminatif

27 Mei 2022

Pakar Hukum Menilai Sebutan Pencabulan Sesama Jenis dalam RKUHP Diskriminatif

Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai sebutan pencabulan sesama jenis dalam RKUHP merupakan bentuk diskriminatif.