ICW: Pidana Pencucian Uang Rendah, Tak Sesuai Ucapan Jokowi

Ilustrasi Money Laundring/Pencucian Uang. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menyoroti rendahnya penggunaan pasal pencucian uang oleh penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi. Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, selama 2019 hanya tiga kasus korupsi yang dikenakan pidana pencucian uang.

Angka tersebut hanya 1,1 persen dari 271 total kasus korupsi yang ditangani sepanjang 2019.

"Ini menunjukkan ketidakseriusan penegak hukum dalam menerapkan konsep asset recovery dalam upaya memiskinkan pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera," kata Wana dalam dokumen paparan 'Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019', dikutip pada Selasa, 18 Februari 2020.

Salah satu kasus yang dikembangkan dan dikenakan pasal pencucian uang adalah kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce yang melibatkan eks Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Menurut Wana, rendahnya pidana pencucian uang dalam penanganan kasus ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berencana memprioritaskan penyelamatan aset.

Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2016, Jokowi mengatakan bahwa ukuran kinerja pemberantasan korupsi harus diubah. Ia menyebut keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus. Namun, kata dia, juga harus diukur dari berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

"Penegak hukum belum menjadikan instrumen TPPU sebagai upaya utama untuk memiskinkan koruptor," ujar Wana. ICW pun mendorong penegak hukum mengefektifkan penggunaan
UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain pidana suap.

ICW juga menyebut tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum secara gradual dari 2017 hingga 2019 menurun, baik dari jumlah kasus maupun jumlah tersangka. Sebagai contoh, pada 2018 ada 454 kasus korupsi dengan 1.087 tersangka. Adapun pada 2019, penegak hukum hanya menangani 271 kasus dengan 580 tersangka.

Jika dirinci, Kejaksaan Agung menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, Kepolisian menangani 100 kasus dengan 209 tersangka, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi menangani 62 kasus dengan 155 tersangka.

Kasus yang ditangani KPK tercatat menimbulkan kerugian negara paling besar yakni Rp 6,2 triliun. Sedangkan kerugian negara dari kasus yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan berturut-turut Rp 1,3 triliun dan Rp 847,8 miliar.






KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

4 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

8 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

11 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

12 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

12 jam lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

13 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

13 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

13 jam lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.