TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Fachrul Razi telah mengirim staf khususnya untuk menginvestigasi permasalahan pembangunan Gereja Karimun atau Gereja Paroki Santo Joseph di Karimun. Hasilnya, kasus itu bukanlah masalah intoleransi.
"Saya diutus ke Karimun, intinya di sana tak ada masalah intoleransi, hanya masalah IMB (izin mendirikan bangunan)," ujar Staf Khusus Menag Ubaidillah Amin Moech di kantornya hari ini, Selasa, 18 Februari 2020.
Menurut Ubai, sudah ada kesepakatan oleh para pihak dalam menyelesaikan kasus tersebut, yakni menunggu putusan PTUN atas IMB Gereja Karimun. Proses sidang perdata itu sudah memasuki tahap pembacaan replik (tanggapan tergugat).
Polemik pembangunan gereja Karimun muncul sejak 2013 dan berlanjut ketika panitia pembangunan hendak melakukan peletakan batu renovasi pertama pada 25 Oktober 2019.
Kala itu, Ubai mengatakan, kelompok masyarakat berunjuk rasa di sekitar gereja. Massa menolak pembangunan gereja meski gereja yang berdiri sejak 1928 itu sudah memiliki IMB dari Pemerintah Daerah Karimun.
Ketika panitia akan membongkar bangunan gereja pada 6 Februari 2020, massa Forum Umat Islam Bersatu kembali mendatangi panitia.
Forum Umat Islam Bersatu meminta panitia menghentikan renovasi gereja. Insiden ini memaksa polisi dan pemerintah daerah turun tangan.
Polisi mengamankan seorang pastor serta dua anggota panitia pembangunan ke Kantor Polres Karimun.
Adapun Pemerintah daerah sudah menawarkan solusi agar gereja dipindahkan.
Serangkaian insiden soal Gereja Karimun diunggah di media sosial oleh pengurus gereja Romesko Purba disertai beberapa pernyataan.
Kalimat Romesko di media sosial dianggap menistakan agama. Dia pun diperiksa polisi pada 12 Februari 2020.
Menurut Ubai, pengurus gereja tadi hanya diminta klarifikasi karena berita-berita yang beredar di media sosial.
Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan dirinya sudah berupaya mempertemukan semua pihak yang bersengketa soal Gereja Karimun. Dia juga mengatakan sudah mengirimkan utusan langsung ke Karimun, yakni Ubaidillah Amin Moech.
