Salah Ketik RUU Cipta Kerja, Mahfud MD: Masih Bisa Diperbaiki

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Pasal 170 dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah Undang-undang melalui peraturan pemerintah adalah kesalahan ketik. Ia menegaskan secara hukum, Undang-undang tak bisa diganti oleh PP.

"Tadi sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan, bahwa yang bisa mengubah undang-undang itu hanya undang-undang. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.

Mahfud mengatakan RUU ini masih dapat direvisi karena masih ada di tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. DPR juga masih bisa mengubah dan masyarakat juga masih terbuka untuk terus memberi masukan terkait RUU ini.

"Namanya RUU di negara demokratis itu masih bisa diperbaiki selama masa pembahasan dan sekarang sudah dimulai proses penilaian masyarakat. Silakan saja dibuka," kata Mahfud.

Setelah draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja keluar, kritik terhadap pasal ini muncul di mana-mana. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan ketentuan ini bakal menabrak sistem hukum. Ia mengatakan PP tak boleh memuat materi UU apalagi menggantikannya. Ia menegaskan hal ini merupakan pengetahuan dasar hukum Indonesia

Bivitri mengingatkan ada hirarki peraturan perundang-undangan yang juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019) Pasal 7.

Hirarki tersebut adalah Undang-undang Dasar 1945, Tap MPR, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Maknanya, kata Bivitri, setiap bentuk peraturan perundang-undangan ada materi muatan dan prosesnya sendiri, serta tak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya.

Adanya kesalahan ketik dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja juga sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ia membantah bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP) adalah kesalahan. Ia menduga ada kesalahan dalam penulisan pasal terkait.






Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Liga 3 Ikut Dihentikan

2 jam lalu

Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Liga 3 Ikut Dihentikan

TGIPF dan Menpora sepakat Liga 3 ikut dihentikan akibat Tragedi Kanjuruhan.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Gelar Rapat Perdana, Ini Hasilnya

4 jam lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Gelar Rapat Perdana, Ini Hasilnya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mulai menggelar rapat perdana di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

5 jam lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengatakan hasil kerja tim ini akan selesai dalam tiga pekan ke depan. Hasil akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.


Kurniawan Dwi Yulianto Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Saat Ini Asisten Pelatih Klub Liga Italia Como 1907

6 jam lalu

Kurniawan Dwi Yulianto Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Saat Ini Asisten Pelatih Klub Liga Italia Como 1907

Legenda hidup sepak bola Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto menjadi salah satu anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan yang diketuai Mahfud MD.


Komdis PSSI Sebut Sudah Biasa Sepak Bola di Indonesia Digelar Malam

17 jam lalu

Komdis PSSI Sebut Sudah Biasa Sepak Bola di Indonesia Digelar Malam

Komdis PSSI tengah menginvestigasi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya.


Tragedi Kanjuruhan: Ini Alasan Komdis PSSI Sanksi Panpel Arema FC

19 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan: Ini Alasan Komdis PSSI Sanksi Panpel Arema FC

Komite Disiplin atau Komdis PSSI menilai ada kelemahan dalam hal penjualan tiket di laga Arema FC vs Persebaya yang berakhir ricuh.


Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

1 hari lalu

Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi memberi target TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasnya selama satu bulan.


Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

1 hari lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Mahfud MD Sebut TGIPF Tragedi Kanjuruhan Rapat Perdana Malam Ini

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut TGIPF Tragedi Kanjuruhan Rapat Perdana Malam Ini

Mahfud MD menerangkan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan akan mulai menggelar rapat perdananya malam ini.


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

1 hari lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?