Jelang Pilkada 2020, Ketua KPU Pede Masih Dipercaya Publik

Reporter

Editor

Amirullah

Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. KPK memeriksa Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meyakini lembaganya masih dipercaya publik setelah eks Komisioner Wahyu Setiawan terlibat dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI fraksi PDIP, Harun Masiku.

"Tentu apa yang terjadi di KPU, kami enggak memungkiri itu mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU. Tapi saya meyakini masih jauh lebih banyak yang percaya kepada KPU," kata Arief di kantornya pada Selasa, 18 Februari 2020.

Arief mengatakan, berdasarkan penelusurannya di sejumlah media, survei kepercayaan kepada KPU angkanya masih cukup tinggi. "Kalau dulu kepercayaan di atas 80 persen. Yang terakhir menurun, tapi masih di atas 70 persen," ujarnya.

Guna menjaga kepercayaan publik, Arief menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada Wahyu Setiawan tidak berkaitan dengan kebijakan yang sudah dibuat KPU. Menurutnya, selama ini kebijakan KPU sudah dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak terpengaruh adanya tekanan, intervensi bahkan gratifikasi. Itu tidak beri pengaruh terhadap keputusan dan kebijakan yang dibuat KPU. Kami buat kebijakan yang bulat, jadi enggak ada sedikit pun penggaruhnya terhadap kebijakan."

Untuk itu, Arief turut mengingatkan KPU di provinsi maupun kabupaten kota, bahwa KPU adalah lembaga nasional yang tetap dan mandiri. Dua prinsip itu disebutnya mesti dijaga.

Berprinsip tetap, lembaga ini disebut Arief akan terus ada sepanjang konstitusi tidak mengubahnya. Maka, lembaga ini dibangun dengan sistem yang terukur, tertata, rapi dan teruji.

Terkait prinsip kemandirian, Arief menyebut hal itu ditunjukkan ketika KPU membuat kebijakan dan mengambil keputusan secara mandiri. Tidak berdasarkan pesanan, tekanan, suap dan iming-iming pihak lain, melainkan mengambil kebijakan secara mandiri melalui rapst pleno.

Untuk itu Arief ingin KPU provinsi dan kebupaten kota bisa bekerja secara transparan. Dia ingin publik bisa mengakses, melihat dan mengetahui kebijakan KPU. "Jangan bekerja tertutup."






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

12 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

15 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

20 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

21 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

21 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

23 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

24 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

24 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

25 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

25 hari lalu

Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari pernyataan ekonom senior UI Faisal Basri soal kenaikan harga BBM adalah fenomena global.