Moeldoko Sebut Kartu Pra Kerja Diluncurkan April Tahun Ini

Reporter

Editor

Amirullah

Pembuat pesawat dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Chaerul bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Bina Graha, Jakarta pada Senin 20 Januari 2020. ANTARA/ Bayu Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Pra Kerja ditargetkan akan diluncurkan pada April 2020. Peluncuran rencananya dimulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain," katanya ketika menghadiri seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

Selain Jabodetabek, peluncuran kartu sakti itu juga akan dimulai di Provinsi Jawa Barat. Ia menyebutkan alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut.

Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Pra Kerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Perkembangannya cepet, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar," katanya.

Ia menambahkan implementasi Kartu Pra Kerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, namun tinggal menantikan peraturan presiden. "Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres. Maret persiapan dan April mulai jalan," imbuhnya.

Meski begitu, Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Pra Kerja yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap di dunia kerja.

Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja. Namun, lanjut dia, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Pra Kerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020.






Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

7 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.


Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

7 hari lalu

Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri.


Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

7 hari lalu

Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

Moeldoko pun menilai perintah Dudung dalam rekaman yang tersebar hanya reaksi spontan atas pernyataan Effendi Simbolon.


Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

10 hari lalu

Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

PT INTI telah memiliki sistem cloud dan blockchain lokal dengan sistem kemanan siber yang dikembangkan bersama dengan BSSN.


Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

10 hari lalu

Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

11 hari lalu

Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

Jokowi menandatangani inpres yang memerintahkan instansi pemerintah pusat hingga daerah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.


Pengalihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebut Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

11 hari lalu

Pengalihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebut Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

Jokowi memerintahkan setiap menteri hingga kepala daerah menyusun regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik


Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

12 hari lalu

Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

Moeldoko menyatakan pencairan dana klaim kesehatan di fasilitas kesehatan milik TNI terhambat sehingga mengganggu operasional.


Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

12 hari lalu

Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

Presiden Jokowi telah meneken kepres pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR.


Moeldoko Klaim Demo Tolak Harga BBM Naik Berjalan Kondusif

13 hari lalu

Moeldoko Klaim Demo Tolak Harga BBM Naik Berjalan Kondusif

Demo menolak harga BBM naik di Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat memanas dan massa bertahan hingga malam hari