Ada Salah Ketik dalam RUU Cipta Kerja, KSPI: Sulit Dipercaya

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin 20 Januari 2020. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Kahar S. Cahyono meragukan alasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut salah ketik terkait Pasal 170 dalan draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Sulit untuk percaya jika itu salah ketik," kata Kahar kepada Tempo, Selasa, 18 Februari 2020.

Pasal 170 dalam draf menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP). Yasonna menduga ada kesalahan dalam penulisan pasal terkait.

Meski begitu, Yasonna mengatakan tak perlu ada revisi dalam draf itu. Sebab, saat ini draf sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat dan kesalahan tulis macam ini akan diselesaikan di sana. Politikus PDI Perjuangan ini juga mengatakan pemerintah tak mungkin sengaja membuat peraturan seperti itu.

Kahar pun memberikan tiga alasan dirinya sulit percaya terjadi salah ketik. Pertama, sebelumnya sudah dibentuk Satgas Omnibus Law yang melibatkan lintas kementerian dan organisasi pengusaha.

Alasan kedua, Kahar mengatakan draf RUU itu sendiri baru bisa diakses publik setelah masuk ke DPR. "Tertutup. Karena itu, kita berksimpulan ini dipersiapkan dengan hati-hati," kata dia.

Alasan ketiga, ketika tadinya RUU ini bernama Cipta Lapangan Kerja dan oleh masyarakat disingkat Cilaka, lalu direvisi menjadi RUU Cipta Kerja. "Artinya ada proses perbaikan dari sesuatu yang dianggap kesalahan," kata Kahar.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

8 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

10 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

10 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


3.000 Buruh dan Petani Akan Demo di Istana Negara Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM

10 hari lalu

3.000 Buruh dan Petani Akan Demo di Istana Negara Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM

Buruh akan menggelar mogok nasional pada akhir November atau awal Desember jika demo tak digubris oleh pemerintah.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

12 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

12 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

17 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Tuntutan Tidak Didengar, Buruh Rencanakan Aksi Mogok Nasional

17 hari lalu

Tuntutan Tidak Didengar, Buruh Rencanakan Aksi Mogok Nasional

Serikat buruh akan melakukan aksi mogok nasional jika tuntutan mereka dalam demo lanjutan tetap tidak didengar.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

19 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

21 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law