Jawaban Ahok Dituduh Lakukan Pelanggaran HAM

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, usai peluncuran buku Panggil Saya BTP di acara Ngobrol Tempo di Kantor Tempo, Jakarta, 17 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

    Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, usai peluncuran buku Panggil Saya BTP di acara Ngobrol Tempo di Kantor Tempo, Jakarta, 17 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan pandangannya tentang pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang sering dituduhkan kepadanya ketika menjabat Gubernur DKi Jakarta.

    “Katanya (saya) melanggar HAM. HAM apa? Hamburger!,” kata Ahok dalam acara Ngobrol Tempo di Kantor Tempo, Jakarta, hari ini, Senin, 17 Februari 2020.

    Penjelasan soal pelanggaran HAM diDKI muncul setelah ditanya oleh pemerhati politik Gustika Jusuf Hatta.

    Ahok menceritakan bahwa dia disebut melakukan pelanggaran HAM ketika memindahkan warga di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, ke rumah susun.

    Menurut dia, bahkan utusan PBB asal Brasil sampai menemui dirinya untuk menanyakan tuduhan pelanggaran HAM dalam penggusuran tersebut.

    “Saya bilang, HAM yang mana? Negara kamu pernah enggak pindahin orang dari bahaya kematian di Waduk Pluit?” ucapnya.

    Ahok menerangkan jika Waduk Pluit saat itu tak dibuat tanggul akan ada 70 ribu warga yang bisa mati dan setengah wilayah Jakarta terendam.

    Dia lantas memindahkan warga di sekitar waduk ke rumah susun yang lengkap dengan perabotan.

    Mereka juga menerima sejumlah fasilitas darki pemerintah daerah, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), gratis naik bus Transjakarta, dan membeli sembako dengan harga lebih murah.

    “Jadi kok melanggar HAM? Kalau (warga) mati, enggak melanggar HAM? Kita mau bikin tanggul. Makanya Waduk Pluit saya beresin, aku sikat. Aku kirim 1.000 Brimob," tutur Ahok.

    Akibat mengirimkan pasukan Brimob Polri, Ahok dituduh melakukan penganiayaan terhadap wargta sekitar Waduk Pluit.

    "(Dibilang) Wah penganiayaan, bawa aparat. Kamu sendiri bawa panah beracun. Parang beracun. Mau nyerang aparat, itu melanggar HAM,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.