Kontras Singgung Pemerintah yang Tertutup soal Omnibus Law Cilaka

Ratusan buruh melintas di Jalan Bubutan saat akan melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Senin 20 Januari 2020. Mereka menyerukan sejumlah aspirasi salah satunya menolak omnibus law ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Didik suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah menutup-nutupi informasi terkait omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Padahal, kata Kepala Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi KontraS Rivanlee Anandar, keterbukaan informasi publik dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Tindakan pemerintah termasuk menutupi informasi berdasarkan undang-undang," kata Rivanlee kepada Tempo, Senin, 17 Februari 2020.

KontraS sebelumnya mengirim surat ke empat kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Layang yang dikirim 20 Januari itu meminta keterbukaan informasi menyangkut sejumlah poin. Yakni salinan draf RUU omnibus law yang disusun pemerintah termasuk Cipta Lapangan Kerja; UU apa saja yang akan masuk dalam RUU omnibus law itu; kementerian/lembaga mana saja yang terlibat membahas; siapa saja masyarakat sipil yang dilibatkan dalam pembahasan dan bentuk keterlibatan mereka; serta perkembangan dan linimasa penyusunan RUU omnibus law.

Kemenko Polhukam ternyata menjawab informasi yang diminta itu termasuk rahasia. Jawaban Kemenkopolhukam itu tertuang dalam surat tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Polhukam Sidiq Mustofa.

Namun, surat Kemenko Polhukam ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa informasi yang diminta itu termasuk rahasia. Padahal, kata dia, prinsip keterbukaan informasi itu diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.

UU KIP mengatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka kecuali informasi yang dikecualikan secara ketat dan terbatas. Adapun informasi yang dikecualikan adalah informasi yang mengandung isi sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU KIP.

"Surat Kemenko Polhukam ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut berupa lampiran hasil uji konsekuensi dalam menentukan bahwa informasi terkait proses pengerjaan omnibus law yang kami mohonkan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 UU KIP," ucap Rivanlee.

Di sisi lain, UU Nomor 12 Tahun 2011 (diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019) tentang mengatur bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah keterbukaan. Transparansi ini harus dikulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

"Itu ada Kemenko Perekonomian masalah yang ditanyain," kata Pejabat PPID Kemenko Polhukam Sidiq Mustofa saat mengapa informasi keterbukaan publik itu disebut rahasia.






KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

19 jam lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

5 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

7 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

8 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

8 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

8 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

9 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

9 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

9 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

10 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.