KontraS Minta Informasi Omnibus Law, Kemenkopolhukan: Rahasia

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyurati empat kementerian untuk meminta informasi mengenai penyusunan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. "Setelah KontraS tahu bahwa Omnibus Law masuk ke dalam Prolegnas, kami berinisiatif mengirimkan surat keterbukaan informasi public untuk mendapatkan informasi mengenai omnibus law," kata Kepala Biro Penelian, Pemantauan, dan Dokumentasi KontraS Rivanlee Anandar kepada Tempo, Ahad malam, 16 Januari 2020.

Surat yang disampaikan pada 28 Januari lalu itu dtujukan ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. "Kami mengirim ke empat kementerian tersebut karena awalnya kami tidak mengetahui siapa yang mengurus omnibus law, selain itu informasi mengenai substansi omnibus law tersebut pun kami tidak mengetahui," ujar Rivanlee.

Menurut Rivanlee, keterbukaan informasi yang diminta KontraS menyangkut sejumlah poin. Yaitu salinan draf RUU omnibus law yang disusun pemerintah termasuk Cipta Lapangan Kerja; UU yang akan masuk dalam RUU omnibus law; kementerian/lembaga yang akan terlibat membahas; masyarakat sipil yang akan dilibatkan dalam pembahasan dan bentuk keterlibatan mereka; serta perkembangan dan linimasa penyusunan RUU Omnibus law.

Kemenko Polhukam ternyata menjawab informasi yang diminta itu ternyata termasuk rahasia. "Dalam surat jawaban Kemenko Polhukam dinyatakan bahwa informasi terkait omnibus law sebagaimana kami (KontraS) mohonkan masih dalam tahap finalisasi serta bersifat rahasia yang pengerjaannya dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian," ujar Rivanle.

Jawaban Kemenkopolhukam itu tertuang dalam surat tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Polhukam Sidiq Mustofa. Surat itu tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengapa informasi yang diminta itu termasuk rahasia. Padahal, kata Rivanle, prinsip keterbukaan informasi itu diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.

"Surat Kemenko Polhukam ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut berupa lampiran hasil uji konsekuensi dalam menentukan bahwa informasi terkait proses pengerjaan Omnibus law yang kami mohonkan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 UU KIP," ucap Rivanlee. UU KIP mengatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka kecuali informasi yang dikecualikan secara ketat dan terbatas. Adapun informasi yang dikecualikan adalah informasi yang mengandung isi sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU KIP.

Kemenkumham menyampaikan balasan atas surat KontraS pada 7 Februari 2020. Dalam balasannya, Kemenkumham memang tidak menyertakan draf RUU dan linimasa yang diminta, tetapi melampirkan jawaban atas pertanyaan lainnya. Adapun Kemenko Perekonomian belum membalas permintaan informasi dari KontraS. KontraS mengirimkan surat keberatan kepada Kemenko Polhukam atas jawaban itu dan Kemenko Perekonomian karena surat pertama tak dijawab.

Tempo mengirimkan pertanyaan konfirmasi kepada pejabat PPID Kemenkopolhukam Sidiq Mustofa melalui pesan dan panggilan telepon, tetapi belum ditanggapi.






4 Anggota Polres Halmahera Utara Penganiaya Mahasiswa Sudah Ditahan

2 jam lalu

4 Anggota Polres Halmahera Utara Penganiaya Mahasiswa Sudah Ditahan

Kapolda Malut Irjen Risyapudin Nursin mengatakan 4 anggota Polres Halmahera Utara yang diduga melakukan penganiayaan ke mahasiswa sudah ditahan.


LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

8 jam lalu

LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

LPSK menerima tujuh permohonan sebagai saksi dan korban Tragedi Kanjuruhan.


KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

9 jam lalu

KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

KontraS mengungkapkan adanya dugaan penyiksaan terhadap seorang mahasiswa karena mengkritik polisi di Halmahera Utara.


Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

2 hari lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

2 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.


KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

4 hari lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

9 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

10 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

12 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

12 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga