MPR Bakal Putuskan soal Amandemen UUD 1945 di Periode Ini

Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Penataan Kewenangan MPR" di Media Center, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Syarief Hasan mengatakan MPR bakal mengambil keputusan ihwal amandemen UUD 1945 di periode ini. Dia mengatakan MPR merasa perlu ada keputusan dalam rentang 2020-2024 sebab usulan amandemen konstitusi sudah menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya.

"Amandemen atau tidak dalam lima tahun ada keputusannya, insya Allah iya," kata Syarief dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 16 Februari 2020.

Syarief mengatakan MPR saat ini masih menjaring aspirasi dari pelbagai kelompok masyarakat. Syarief mengaku dirinya secara pribadi gencar berkunjung ke kampus-kampus untuk mendengar pandangan para akademisi.

Hingga saat ini, kata dia, ada sejumlah pandangan menyangkut amandemen UUD 1945. Pertama, ada pihak-pihak yang menginginkan amandemen total mengembalikan konstitusi ke versi asli atau dilakukan revisi total.

Usulan kedua ialah menyepakati amandemen UUD 1945 secara terbatas hanya untuk memasukkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Aspirasi ketiga adalah tak perlu melakukan amandemen sama sekali.

Haluan negara dipandang sudah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jika ingin menetapkan haluan negara, sejumlah pihak memandang cukup melalui undang-undang saja.

"Apa pun tentang opsi yang diambil, kami harus mengambil keputusan, apakah menerima atau tidak," kata Syarief.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya mengklaim mayoritas pihak yang mereka temui satu suara menginginkan adanya haluan negara. Dia lantas menyebut haluan negara merupakan keniscayaan.

"Ketiadaan pokok-pokok haluan negara pasca-reformasi membuat bangsa ini seperti perahu besar yang mengarungi samudera tanpa kompas penunjuk arah," kata Bamsoet pada Selasa, 11 Februari 2020.

Rencana amandemen UUD 1945 menuai kritik lantaran dikhawatirkan bakal membuka kotak pandora, di antaranya membuat MPR menjadi lembaga tertinggi dan mengubah sistem pemilihan presiden-wakil presiden. Sejumlah pihak menilai ide keberadaan GBHN juga tak relevan dengan sistem presidensial dan pemilihan langsung.






Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

7 hari lalu

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.


Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

7 hari lalu

Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban


La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

11 hari lalu

La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

Pada Sidang Paripurna ke-13 Fadel Muhammad menyampaikan Laporan Kinerja Wakil Ketua MPR unsur DPD RI. Menerima informasi mengenai mosi tidak percaya.


Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Udayana Festifal 2022 di Bali

14 hari lalu

Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Udayana Festifal 2022 di Bali

Panitia menargetkan jumlah pengunjung yang datang mencapai 12 ribu hingga 16 ribu


Bamsoet Dorong Komunitas Otomotif Sebarkan Semangat Nasionalisme

16 hari lalu

Bamsoet Dorong Komunitas Otomotif Sebarkan Semangat Nasionalisme

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bamsoet melepas rombongan touring Rolling Thunder Parade 21 Tahun Ducati Official Club Indonesia (DOCI).


Ketua MPR Bambang Soesatyo Terima Surat soal Pemberhentian Fadel Muhammad

16 hari lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Terima Surat soal Pemberhentian Fadel Muhammad

Fadel Muhammad pada Jumat lalu menyatakan pihaknya menempuh perlawanan hukum terhadap Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti .


Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad Gugat Imateriil Rp 200 Miliar dan Materiil Rp 998 Juta

17 hari lalu

Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad Gugat Imateriil Rp 200 Miliar dan Materiil Rp 998 Juta

Fadel Muhammad menggugat Pimpinan DPD RI atas kerugian imateriil senilai Rp200 miliar karena memberhentikan dirinya dari jabatan wakil ketua MPR RI


WSBK Indonesia Round 2022 Siap Digelar di Mandalika

26 hari lalu

WSBK Indonesia Round 2022 Siap Digelar di Mandalika

MOTUL FIM Superbike World Championship (WSBK) Indonesia Round 2022 pada 11-13 November 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat.


Bamsoet Sebut Bentuk Hukum PPHN Kemungkinan Diputuskan Setelah Pilpres 2024

27 hari lalu

Bamsoet Sebut Bentuk Hukum PPHN Kemungkinan Diputuskan Setelah Pilpres 2024

Bamsoet menyebut ada kemungkinan bentuk hukum PPHN akan diputuskan setelah Pilpres 2024 usai. Saat itu kondisi politik sudah kondusif.


Pengambilan Keputusan Pembentukan Panitia Ad Hoc PPHN Diusulkan 3 Oktober 2022

27 hari lalu

Pengambilan Keputusan Pembentukan Panitia Ad Hoc PPHN Diusulkan 3 Oktober 2022

Pembentukan Panitia Ad Hoc MPR itu dilakukan dalam Sidang Paripurna MPR.