Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR Terbuka

image-gnews
Wakil Presiden Maruf Amin ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan di Pendopo Bupati Lebak, Banten, Kamis 30 Januari 2020. Maruf Amin menyebutkan pemulihan pascabencana longsor dan banjir bandang sudah dalam proses pelaksanaan seperti pembangunan 12 jembatan yang rusak, gedung sekolah, relokasi tempat korban bencana, dan kompensasi berupa uang tunai bagi korban yang ingin membangun kembali rumahnya. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Wakil Presiden Maruf Amin ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan di Pendopo Bupati Lebak, Banten, Kamis 30 Januari 2020. Maruf Amin menyebutkan pemulihan pascabencana longsor dan banjir bandang sudah dalam proses pelaksanaan seperti pembangunan 12 jembatan yang rusak, gedung sekolah, relokasi tempat korban bencana, dan kompensasi berupa uang tunai bagi korban yang ingin membangun kembali rumahnya. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Iklan

TEMPO.CO, Serang-Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pembahasan omnibus law  RUU Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk publik. Menurut dia, pemerintah ingin publik banyak terlibat dalam pembahasan ini.

"Publik harus tahu dan publik harus bisa memberikan pendapat-pendapat," katanya usai meresmikan pembukaan Jelajah Nusantara Pameran Artefak Rasulullah SAW dan Para Sahabat Nabi RA di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, Serang, Banten, Ahad, 16 Februari 2020.

Ma'ruf tampak enteng menanggapi sejumlah kritik dari masyarakat, terutama terkait omnibus law Cipta Kerja yang beberapa hari lalu draf rancangannya telah diserahkan ke DPR. Menurut dia, rancangan UU itu memang harus keluar ke publik sehingga mereka bisa memberi tanggapan.

Di sisi lain, Ma'ruf Amin  meminta publik memahami tujuan pemerintah yang ingin menerbitkan beberapa omnibus law. Pemerintah, kata dia, semata-mata ingin memperbaiki kekurangan yang ada selama ini. "(Untuk) mempermudah usaha, menghilangkan birokasi yang... deregulasi, semua itu. Mana aturan-aturan yang selama ini menghambat kita harus hilangkan," ucap dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, sejumlah kalangan seperti buruh, aktivis, jurnalis, mengkritik rancangan RUU Cipta Kerja dari pemerintah. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, misalnya, mengkritik penghapusan cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Kreatif Sindikasi, Ikhsan Raharjo, mengkritik pemerintah yang ikut menyasar mengubah sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam RUU Cipta Kerja itu. Alasannya perubahan ini dilakukan secara eksklusif, dan tidak melibatkan stakeholder dari pihak pers.

Sementara itu, aliansi buruh menilai sejumlah aturan dalam RUU Cipta Kerja itu dianggap merugikan mereka. Contohnya aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.

Pemerintah juga hendak memangkas besaran pesangon yang wajib dibayarkan pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja. Ada pula aturan yang dianggap membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

12 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

6 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk melapor Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak tepat waktu pada 31 Maret 2024.


Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

6 hari lalu

Presiden Jokowi bergurau dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran menteri melaporkan SPT pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024.


Wapres Hadiri Acara BSI Beri Santunan 3.333 Anak Yatim

8 hari lalu

Wapres Hadiri Acara BSI Beri Santunan 3.333 Anak Yatim

Wapres berharap BSI menjadi pintu pembuka kesempatan anak yatim untuk mengoptimalkan potensi.


BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

9 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika menyampaikan pidatonya dalam acara Santunan 3.333 Anak Yatim PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

Direktur BSI Hery Gunarni mengatakan kegiatan santunan anak yatim merupakan rangkaian agenda rutin ulang tahun atau milad BSI yang jatuh setiap 1 Februari.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

13 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

13 hari lalu

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara soal wacana personel TNI-Polri mengisi jabatan ASN.


Wapres Ma'ruf Amin Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasannya

13 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres
Wapres Ma'ruf Amin Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasannya

Wapres Ma'ruf setuju anggota TNI-Polri duduki jabatan aparatur sipil negara, asal ada batasan-batasannya.