Pemerintah Bisa Ubah Omnibus Law Pakai PP, Ini Kata DPR

Reporter

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pasal dalam draf rancangan undang-undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikhawatirkan dapat membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang.

Persoalannya, ada salah satu pasal yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang ini atau ketentuan Undang-Undang yang belum diubah di Omnibus Law dengan Peraturan Pemerintah.

“Ini luar biasa karetnya. Mestinya tidak boleh ada aturan yang sapu jagat seperti ini,” kata Anggota Komisi II DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Sabtu, 15 Februari 2020.

Pasal yang dimaksud adalah pasal 170 yang berbunyi “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya, oasal 170 ayat 2 dijelaskan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lalu ayat selanjutnya menyebut dalam rangka penetapan PP ini Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Kreatif Sindikasi, Nur Aini menilai sejak penyusunan draftnya memang pemerintah tidak berlaku partisipatif. Menurut dia, tidak ada satu pun serikat pekerja atau organisasi lain yang terdampak oleh Omnibus Law Cipta Kerja ini berpartisipasi dalam penyusunan draf.

“Ini berbeda loh saat pemerintah bilang sosialisasi telah dilakukan di serikat pekerja. Itu beda dengan partisipasi. Partisipasi itu dalam penyusunan meminta masukkan dari serikat pekerja. Nah ini tidak ada,” kata Nur Aini ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu 15 Februari 2020.






Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

12 jam lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

18 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

19 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

20 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

1 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

Gubernur DKI Anies Baswedan bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Bogor. PKS mengapresiasi kehadiran Anies di acara PKS itu.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

2 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

2 hari lalu

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan majikan Adelina Lisao.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

2 hari lalu

Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

Rocky Gerung menyatakan Anies Baswedan hanya akan berpindah dari Kantor Gubernur DKI Jakarta ke Kantor Presiden.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

4 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.