Pimpinan KPK Sebut Rencana Pembentukan 3 Satgas Ditolak Pegawai

Reporter

Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri (kiri), Nurul Ghufron (kedua kiri), Nawawi Pomolango (tengah), Alexander Marwata (kedua kanan), dan Lili Pintauli saat mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 September 2019. DPR RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan Komisi III DPR serta mengesahkan lima pimpinan KPK terpilih masa jabatan 2019-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Rencana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk tiga satuan tugas mendapatkan resistensi dari internal lembaga antirasuah itu. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan rencana itu mendapatkan penolakan dari sejumlah pegawai.

“Harus saya akui, memperkenalkan sesuatu yang baru selalu dihadapkan dengan sinisme dan penolakan dari sistem yang merasa telah berjalan dengan ‘sangat baik’,” kata dia saat dihubungi, Sabtu, 15 Februari 2020.

Nawawi mencontohkan sejumlah pernyataan yang dilontarkan dari internal ketika pimpinan KPK menggagas rencana ini. Menurut dia sebagian orang menilai rencana tersebut perlu didiskusikan lebih dulu. Sedangkan sebagian lagi ada yang berkata bahwa tanpa pembagian kewenangan, satuan tugas sudah berjalan dengan baik. “Atau (rencana) itu, masih sangat sulit, Pak, atau terbatas SDM di kami, Pak,” ujar Nawawi.

Rencana pembagian satgas pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin, 27 Januari 2020. Marwata berujar satgas akan dibagi menjadi tiga yakni, satgas tangkap tangan, pencucian uang, dan pengembangan kasus.

Menurut Alex pembagian diperlukan demi pengaturan sumber daya manusia di KPK. Selama ini, kata dia, kebanyakan pegawai KPK berfokus ke operasi tangkap tangan. “Ke depan, kemi sepakat akan membentuk satgas tersendiri, yang menangani tertangkap tangan, case building dan TPPU,” kata dia.

Seorang pegawai KPK menyangkal adanya penolakan dari internal terhadap rencana pembentukan tiga satgas ini. Dia menilai hanya terjadi miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai, sehingga memunculkan isu liar. Sebagian pegawai khawatir rencana ini dilakukan hanya untuk menggeser sejumlah orang. “Takut itu dijadikan satgas pembuangan atau untuk geser orang, pimpinan mestinya memastikan bahwa itu tidak benar,” kata dia.

Adapun Nawawi mengatakan rencana pembentukan tiga satgas ini murni untuk kepentingan efektifitas penyelidikan perkara korupsi. Ia menyebut banyak Laporan Hasil Analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terbengkalai. “Banyak LHA yang diumpankan teman-teman PPATK seperti hanya menjadi arsip tak bertuan,” kata dia.






Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

23 menit lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK


KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

2 jam lalu

KPK Sayangkan Kasus Formula E Diseret ke Kepentingan Politik

KPK menyayangkan kasus Formula E diseret ke masalah politik. Saat ini KPK masih mengumpulkan informasi termasuk dengan memanggil Anies Baswedan.


Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

3 jam lalu

Jelang Deklarasi Capres Partai NasDem, Anies Baswedan Terlihat Hadir

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terlihat hadir jelang acara deklarasi Capres oleh Partai NasDem yang digelar hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.


Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

3 jam lalu

Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

KPK menyatakan penanganan perkara lembaganya tak bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu dalam kaitan tudingan memaksakan kasus Formula E ke penyidikan


Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

3 jam lalu

Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK: Tuduhan Kontraproduktif

KPK menyatakan kasus Formula E dengan salah satu terperiksa Anies Baswedan masih di tahap penyelidikan.


Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

4 jam lalu

Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta KPK tidak menjadi alat politik menjelang Pemilu 2024.


Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

5 jam lalu

Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bakal mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung partainya hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.


Belum Diusung Parpol, Anies Dideklarasikan Sebagai Capres oleh Majelis Warga

7 jam lalu

Belum Diusung Parpol, Anies Dideklarasikan Sebagai Capres oleh Majelis Warga

Majelis Warga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pilihan rakyat pada Minggu 2 Oktober 2022. Deklarasi ini diikuti oleh 57 perwakilan


5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

1 hari lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 hari lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.