Dua Pasal UU Pers Diubah di RUU Cipta Kerja, Pekerja Media Kecewa

Reporter

Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta-Pasal 87 Omnibus Law  RUU Cipta Kerja turut mengatur perubahan terhadap dua pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perubahan ini dinilai pekerja media dilakukan secara eksklusif, dan tidak melibatkan stakeholder dari pihak pers.

“Ini sangat mengagetkan teman-teman yang bekerja di industri pers. Karena tidak pernah ada satu pun organisasi pers, bahkan Dewan Pers sekalipun tidak pernah tahu ada upaya untuk mengubah konten di dalam Undang-Undang Pers,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Kreatif Sindikasi, Ikhsan Raharjo, saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2020.

Menurut Ikhsan UU Pers adalah salah satu produk reformasi pada 1998. Undang-Undang ini, kata dia, belum pernah diubah. Sehingga ia merasa kaget ketika Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan perubahan di UU Pers. Ditambah perubahan ini disebut tanpa ada keterlibatan komunitas atau organisasi pers.

Menurut dia hal ini tidak patut. Karena bagaimana pun jurnalis perlu dilibatkan dalam perubahan ini. Ikhsan juga menduga perubahan ini tidak didasarkan pada pengkajian terlebih dahulu. “Dugaan kami sih tidak pernah ada kajian terhadap itu. Perubahan ini memang berjalan begitu saja,” kata Ikhsan yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini.

Menurut Ikhsan organisasi-organisasi pers akan segera mengadakan pertemuan untuk membahas hal ini lebih lanjut. Menurutnya pertemuan dilakukan dalam waktu dekat untuk melihat apa dampak dari perubahan UU Pers di Omnibus Law Cipta Kerja ini.

Adapun pada  Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah. Pasal 11, dan Pasal 18.






AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

1 hari lalu

AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

Aji mendesak agar kasus peretasan dan serangan terhadap media Narasi diusut tuntas untuk memberi efek jera kepada pelaku.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

6 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

8 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

8 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

10 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

10 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

15 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

17 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


PN Makassar Tolak Gugatan Terhadap Antara, RRI dan 4 Media Lainnya

18 hari lalu

PN Makassar Tolak Gugatan Terhadap Antara, RRI dan 4 Media Lainnya

Hakim menilai gugatan yang dilakukan terhadap Antara, RRI dan 4 media lainnya prematur.


Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

19 hari lalu

Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

Eks sopir dan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Sadam dijatuhi sanksi etik karena melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers.