TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Ledia Hanifa Amalian, memberi sejumlah catatan mengenai kebijakan baru penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS.
“Yang jadi catatan itu, verifikasi sekolah jadi hal penting. Dengan rentang kendali yang luas, pasti enggak mudah melakukan verifikasi,” kata Ledia dalam diskusi Polemik Trijaya di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2020.
Berdasarkan keterangan Pelaksana tugas Kabiro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana, sekolah yang terverifikasi dengan syarat agar bisa ditransfer anggaran dana BOS baru sekitar 136 ribu sekolah. Sisanya sekitar 120.000 masih belum terverifikasi.
Catatan berikutnya, Ledia menanyakan mengenai tahapan penyaluran. Dalam skema yang baru, penyaluran dana BOS akan dilakukan tiga kali dalam setahun dari sebelumnya empat kali. “Jika tahap pertama tidak tersalur padahal itu jadi hak, apa bakal dirapel?”
Ledia Hanifa yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta Kemendikbud melakukan pengawasan lebih intens. Pasalnya, anggaran inspektorat jenderal Kemendikbud tidak menambah dengan dikeluarkannya kebijakan baru soal dana BOS yang langsung ditransfer ke sekolah.
“Harusnya lebih intens untuk menjaga dan mengawasi melakukan pencermatan-pencermatan. Pasti obyek pengawasan lebih banyak. Enggak bisa main-main karena urusannya langsung ke masyarakat,” kata dia.
Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya mengubah mekanisme dana BOS agar lebih fleksibel dan bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Dalam kebijakan barunya, dana BOS dapat dialokasikan maksimal 50 persen untuk menggaji guru honorer dengan syarat sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.
Penyaluran dana BOS juga kini langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Sebelumnya, penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi sehingga mengakibatkan keterlambatan saat disalurkan ke sekolah-sekolah.
Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya, yaitu Januari 30 persen, April 40 persen, dan September 30 persen. Sedangkan skema yang lama, dana BOS disalurkan empat kali, yaitu setiap Januari sebesar 20 persen, April 40 persen, Juli 20 persen, dan Oktober 20 persen.
FRISKI RIANA
