Politikus PKS Beri Catatan soal Mekanisme Baru Dana BOS

Reporter

Ledia Hanifa. Instagram/ledia_hanifa

TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Ledia Hanifa Amalian, memberi sejumlah catatan mengenai kebijakan baru penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS.

“Yang jadi catatan itu, verifikasi sekolah jadi hal penting. Dengan rentang kendali yang luas, pasti enggak mudah melakukan verifikasi,” kata Ledia dalam diskusi Polemik Trijaya di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2020.

Berdasarkan keterangan Pelaksana tugas Kabiro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana, sekolah yang terverifikasi dengan syarat agar bisa ditransfer anggaran dana BOS baru sekitar 136 ribu sekolah. Sisanya sekitar 120.000 masih belum terverifikasi.

Catatan berikutnya, Ledia menanyakan mengenai tahapan penyaluran. Dalam skema yang baru, penyaluran dana BOS akan dilakukan tiga kali dalam setahun dari sebelumnya empat kali. “Jika tahap pertama tidak tersalur padahal itu jadi hak, apa bakal dirapel?”

Ledia Hanifa yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta Kemendikbud melakukan pengawasan lebih intens. Pasalnya, anggaran inspektorat jenderal Kemendikbud tidak menambah dengan dikeluarkannya kebijakan baru soal dana BOS yang langsung ditransfer ke sekolah.

“Harusnya lebih intens untuk menjaga dan mengawasi melakukan pencermatan-pencermatan. Pasti obyek pengawasan lebih banyak. Enggak bisa main-main karena urusannya langsung ke masyarakat,” kata dia.

Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya mengubah mekanisme dana BOS agar lebih fleksibel dan bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Dalam kebijakan barunya, dana BOS dapat dialokasikan maksimal 50 persen untuk menggaji guru honorer dengan syarat sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Penyaluran dana BOS juga kini langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Sebelumnya, penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi sehingga mengakibatkan keterlambatan saat disalurkan ke sekolah-sekolah.

Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya, yaitu Januari 30 persen, April 40 persen, dan September 30 persen. Sedangkan skema yang lama, dana BOS disalurkan empat kali, yaitu setiap Januari sebesar 20 persen, April 40 persen, Juli 20 persen, dan Oktober 20 persen.

FRISKI RIANA






Kata Pengguna Soal Platform Bikinan Tim Bayangan Menteri Nadiem

6 hari lalu

Kata Pengguna Soal Platform Bikinan Tim Bayangan Menteri Nadiem

Tempo.co bertanya kepada staf sekolah, guru dan mahasiswa pengguna aplikasi yang diproduksi tim Menteri Nadiem di GovTech. Ada keluhan, ada pujian.


Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri Bogor Diduga Korupsi Dana BOS Rp 1 Miliar

27 hari lalu

Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri Bogor Diduga Korupsi Dana BOS Rp 1 Miliar

Modus korupsi dana BOS di SMK Generasi Mandiri, Kabupaten Bogor, yaitu pengadaan fiktif


Kemenag Cairkan Dana BOS Madrasah Tahap II Rp 2,5 Triliun Akhir Juli

17 Juli 2022

Kemenag Cairkan Dana BOS Madrasah Tahap II Rp 2,5 Triliun Akhir Juli

Nilai tersebut diperuntukkan dari Kemenag bagi 49.063 madrasah yang terdiri dari 24.052 Madrasah Ibtidaiyah, 16.717 Madrasah Tsanawiyah, dan 8.294 MA.


Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

24 Juni 2022

Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

Keterlambatan pembayaran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dinilai terjadi karena anjloknya realisasi dana alokasi khusus.


Sebanyak 96 SD di Hulu Sungai Tengah Terancam Ditutup

20 Mei 2022

Sebanyak 96 SD di Hulu Sungai Tengah Terancam Ditutup

Puluhan sekolah dasar negeri (SD) dan swasta terancam ditutup di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Mengapa?


Kejaksaan Selidiki Bosda Kabupaten Tangerang, Panggil Kepala SD dan SMP

12 Mei 2022

Kejaksaan Selidiki Bosda Kabupaten Tangerang, Panggil Kepala SD dan SMP

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Tigaraksa menyelidiki penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah tahun 2021 senilai Rp 40 miliar.


Kejaksaan Selidiki Penggunaan Dana Bosda Kabupaten Tangerang Rp 40 Miliar

11 Mei 2022

Kejaksaan Selidiki Penggunaan Dana Bosda Kabupaten Tangerang Rp 40 Miliar

Kadis Pendidikan Kabupaten Tangerang Syaifullah berharap tidak ada penyimpangan dana BOS daerah.


Bulan Ini, Kemenag Cairkan Dana BOS Madrasah Rp 1,3 Triliun

18 April 2022

Bulan Ini, Kemenag Cairkan Dana BOS Madrasah Rp 1,3 Triliun

Pencairan Tahap l oleh Kemenag pada 31.838 madrasah telah dimulai pada Maret sebesar Rp 2,2 triliun dan April ini akan dicairkan Rp 1,3 triliun.


Berkas Dua Tersangka Korupsi Dana BOS di SMKN 53 Telah Lengkap

24 Maret 2022

Berkas Dua Tersangka Korupsi Dana BOS di SMKN 53 Telah Lengkap

Korupsi dana BOS di SMKN 53 berawal dari informasi dugaan penyalahgunaan dana tahun anggaran 2018 yang diterima Kejari Jakarta Barat


Ditahan Karena Korupsi Dana BOS, Guru MI di Bogor Sebut Sudah Takdir Tuhan

26 Februari 2022

Ditahan Karena Korupsi Dana BOS, Guru MI di Bogor Sebut Sudah Takdir Tuhan

Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Kerja MI Kota Bogor karena korupsi dana BOS. Setiap siswa ditarik pungutan. Jumlahnya mencapai Rp 1,1 miliar.