WNI yang Dikarantina di Natuna Dipulangkan dengan Upacara Adat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan aktivitas menjelang pemulangan di hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat 14 Februari 2020. Sejumlah WNI mulai membuka masker mereka menjelang berakhirnya masa observasi.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan aktivitas menjelang pemulangan di hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat 14 Februari 2020. Sejumlah WNI mulai membuka masker mereka menjelang berakhirnya masa observasi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Natuna - Warga Negara Indonesia WNI yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, Cina telah menjalani karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau, setelah mereka dievakuasi untuk menghindari wabah virus Corona.

    "Nanti dari lembaga adat, akan ada doa selamat tepung tawar," kata Bupati Natuna Kepulauan Riau Hamid Rizal di sela persiapan pemulangan WNI dari Wuhan di Natuna, Sabtu, 15 Februari 2020.

    Upacara tepung tawar biasanya diadakan saat menerima tamu yang baru datang. Adat tepung tawar mengenakan daun khusus dan air putih.

    "Diletakkan di kendi, tangan masuk dalam. Habis itu sama-sama berdoa," kata dia.

    Doa yang akan disampaikan agar para WNI dari Wuhan bisa selamat, sehat sampai ke daerah asalnya masing-masing.

    "Ini menunjukkan bahwa warga kita selamat sampai ke sini dan pulang, itu adat kami," kata dia. Namun, ia belum memastikan kapan dan di mana upacara adat itu bisa dilaksanakan karena secara protokol kesehatan, masa karantina WNI dari Wuhan berakhir Sabtu pukul 12.00 WIB.

    "Lihat protokol sini, bagaimana pengaturannya. Kami tidak bisa gegabah," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.