5 Aturan Omnibus Law Cipta Kerja yang Dianggap Rugikan Pekerja

Reporter

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Melakukan Longmarch dalam aksi massa dari Parkir Senayan Timur hingga ke depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Aksi tersebut menuntut penolakan terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, JakartaPemerintah sudah menyerahkan draf omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu, 12 Februari 2020. Namun, serikat buruh menemukan ada beberapa pasal di dalam undang-undang sapu jagat ini yang bakal merugikan kalangan pekerja.

Berikut beberapa aturan yang dianggap tak berpihak ke kalangan pekerja di RUU Cipta Kerja:

1. Upah Minimum Kota atau Kabupaten Terancam Hilang

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak aturan baru tentang skema pengupahan dalam RUU Cipta Kerja. 

Dalam pasal 88C draft RUU tersebut berbunyi; Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP). 

Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.

"Kalau hanya UMP, maka buruh yang saat ini upahnya mengacu UMK akan dirugikan," ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2020.

Sebagai contoh, kata Kahar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2020 sebesar Rp 1,81 juta atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,6 juta. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, di Kota Bekasi Rp 4.589.708, sementara di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.498.961.

2. Besaran Pesangon PHK Berkurang

Pemerintah memangkas besaran pesangon yang wajib dibayarkan pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan ada plus minus dalam perubahan aturan yang ada di draf omnibus law Cipta Kerja ini.

"Jumlah pesangon berkurang, tapi ada cash benefit yang diperoleh mereka yang di-PHK," kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Ida mengatakan perubahan ini dibuat lantaran aturan pesangon yang ada dalam aturan pesangon yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai kurang implementatif. Menurut dia, banyak pengusaha selama ini tak mampu membayarkan pesangon sesuai besaran yang telah diatur UU tersebut.

"Kami ingin bagaimana UU itu bisa implementatif. Kalau hitung-hitung prinsip pemberian pesangon, upah, itu kan (bagaimana) pengusahanya mampu, buruhnya cukup," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.






Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

1 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

1 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

4 hari lalu

Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

Alasan penambahan upah bagi PJLP Dinas Gulkarmat adalah karena personel Damkar memiliki risiko beban kerja yang lebih tinggi.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

7 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Apakah yang Anda Dapatkan Gaji atau Upah? Ini Penjelasannya

9 hari lalu

Apakah yang Anda Dapatkan Gaji atau Upah? Ini Penjelasannya

Dalam dunia kerja, istilah seperti gaji dan upah merupakan istilah yang umum dan banyak digunakan. Ternyata keduanya berbeda penerapannya.


Awak Bandara Berlin Mogok, 300 Penerbangan Dibatalkan

9 hari lalu

Awak Bandara Berlin Mogok, 300 Penerbangan Dibatalkan

Sebanyak 300 penerbangan dibatalkan setelah awak Bandara Berlin mogok menuntut perbaikan upah.


Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

13 hari lalu

Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal angkat bicara soal bentrok antarpekerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pada pekan lalu.


The Hasty Health Omnibus Law

15 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Partai Buruh Tarik Dukungan Pekerja dari Gerindra, Begini Tanggapan Ahmad Muzani

18 hari lalu

Partai Buruh Tarik Dukungan Pekerja dari Gerindra, Begini Tanggapan Ahmad Muzani

Said Iqbal mengatakan Partai Buruh bertekad untuk mengambil kembali suara buruh dari partai-partai yang dulu pernah didukung oleh organisasi buruh


Strategi Judicial Review Partai Buruh untuk Perpu Cipta Kerja

18 hari lalu

Strategi Judicial Review Partai Buruh untuk Perpu Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan sedang menyiapkan dua perlawanan terkait penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja.