Pemprov Bali Bantah Kabar Turis Terinfeksi Virus Corona

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis mengobservasi pasien saat simulasi penanganan pasien diduga terjangkit virus corona di Ruang Isolasi RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Rabu, 12 Februari 2020.  Johannes P. Christo

    Petugas medis mengobservasi pasien saat simulasi penanganan pasien diduga terjangkit virus corona di Ruang Isolasi RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Rabu, 12 Februari 2020. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menepis kabar ada wisatawan terinfeksi virus corona di Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya menyebutkan, pihaknya meyakini wisatawan yang dimaksud terkena virus di Cina.

    "Iya di Cina (terkena inveksi)," kata Suarjaya, Jumat, 14 Februari 2020. 

    Melalui siaran persnya, Dinas Kesehatan Bali menyebut sudah menelusuri riwayat wisatawan yang disebut-sebut terkena virus corona di Bali. Suarjaya menerangkan, turis tersebut pulang ke Cina pada 28 Januari. Gejala muncul pada 5 Februari 2020 atau sekitar delapan hari setelahnya.

    Jika diambil dari masa inkubasi terpanjang, yakni 14 hari, sedangkan Kamis, 13 Februari 2020, sudah 16 hari, maka tidak mungkin turis tersebut terkena virus corona di Bali. Sebab, hingga kini tidak ada temuan kasus positif corona di Bali.

    "Artinya yang bersangkutan tidak membawa atau menyebarkan virus corona di Bali," ujar Suarjaya.

    Di Bali sudah ada 20 kasus dan 14 di antaranya dilakukan pemeriksaan yang sampelnya dikirim ke Kementerian Kesehatan. "Semua hasilnya negatif," ujarnya.

    Suarjaya membantah tuduhan bahwa peralatan yang dimiliki Indonesia tidak bisa mendeteksi virus corona. "Sudah ada standarnya," kata suarjaya.

    Sementara itu, data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyebutkan, hingga Jumat, 14 Februari 2020, sebanyak 396 WNA asal Cina yang mengajukan izin tinggal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.