Wujudkan Renstra Tepat Sasaran, Kementerian PANRB Libatkan Pakar Profesional

Penyusunan rencana strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2020-2024, turut melibatkan para pakar profesional.

INFO NASIONAL — Penyusunan rencana strategis (renstra) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2020-2024 turut melibatkan para pakar profesional. Tujuannya adalah mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam renstra.

Para pakar atau ahli yang dilibatkan merupakan profesional di bidang reformasi birokrasi hingga pelayanan publik. Mereka ialah mantan Menteri PANRB, Azwar Abubakar; mantan Wakil Menteri PANRB sekaligus pakar Kebijakan Publik Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Eko Prasojo; Guru Besar bidang Kebijakan Publik Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto; pakar administrasi publik UGM Wahyudi Kumorotomo; mantan Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana; serta pakar Kebijakan Publik dan Manajemen UGM, Ambar Widaningrum.

Dengan mendengarkan masukan dari para ahli dan akademisi, diharapkan Kementerian PANRB mendapat pandangan yang konstruktif.

“Tantangannya adalah mewujudkan harapan Presiden ke dalam rencana operasional yang konkret, yang dituangkan di dalam renstra Kementerian PANRB. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan pandangan dan masukan dari senior,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, saat membuka acara Forum Group Discussion Penyelarasan Akhir Renstra Kementerian PANRB tahun 2020-2024, di Jakarta, pada Kamis, 13 Februari 2020.

Atmaji menerangkan, tidak ada satu kedeputian pun di Kementerian PANRB yang tidak mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memberi arahan untuk mempercepat reformasi birokrasi dengan penyederhanaan regulasi, pengembangan SDM, penataan kelembagaan dan pembangunan e-government serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ini tugas yang sangat berat sekaligus merupakan kehormatan dan kesempatan bagi Kementerian PANRB untuk menjadi solusi bagi permasalahan bangsa,” ujar Atmaji.

Usai paparan rencana strategis dari masing-masing deputi Kementerian PANRB, para pakar tersebut memberikan masukan. Eko Prasojo memberikan tanggapan mengenai  kebijakan. “Kebijakan terlalu banyak, harus dicek satu per satu apakah kegiatannya relevan dengan tujuan akhir. Lebih bagus kita fokus lima tahun ke depan, dengan perubahan digital,” katanya.

Selain kebijakan yang banyak, Eko juga mengkritisi masalah penguatan kualitas kebijakan. Salah satu caranya adalah melakukan penyusunan kebijakan berbasis pada bukti informasi pengetahuan dan sosial.

Demi mempermudah penyusunan kerangka pikir program prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, Eko memberikan empat poin penting yang perlu diingat, yaitu digitalisasi pemerintahan, digitalisasi kinerja, shared impact atau self impact dan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk urusan reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi.

Partisipasi Kementerian Dalam Negeri dinilai penting karena kementerian tersebut memiliki pengaruh kuat terhadap instansi pemerintah di daerah.

Di sisi lain, perhatian khusus terhadap kebijakan publik datang dari Danang Girindrawardana. “Perlu disusun renstra yang mendukung peningkatan manfaat terhadap publik,” ucapnya.

Beberapa sektor yang perlu ditingkatkan antara lain sektor umum, internal dan investasi. Semuanya harus diwujudkan dengan pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, dan responsif.

Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini turut memberikan masukan bahwa akuntabilitas terhadap publik perlu ditingkatkan, caranya dengan melaporkan akuntabilitas pengawasan setiap tahunnya. “Perlu visibility agar publik mengetahui kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB,” tutur Danang. (*)






Guru TIK Batam Makin Melek Digital

34 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.


Anggota DPR Imbau Pelibatan Pelaku UMK untuk Pengadaan Barang dan Jasa

13 Februari 2022

Anggota DPR Imbau Pelibatan Pelaku UMK untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Caranya dengan terus mendorong pelaku UMK ini dapat masuk ke dalam ekosistem pengadaan barang/jasa yang dikembangkan LKPP melalui Katalog Elektronik.