MPR: Kaji Matang Rencana Pemulangan Anak Pendukung ISIS

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah benar-benar mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil kebijakan memulangkan anak orang-orang Indonesia pendukung ISIS yang usianya di bawah 10 tahun. “Jika memutuskan memulangkan anak-anak eks WNI itu, diperlukan strategi serta persiapan secara matang,” kata Bambang di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. Mulai dari pihak-pihak yang akan bertanggung jawab dalam pemulangan tersebut maupun kebutuhan yang diperlukan untuk deradikalisasi bagi anak-anak bekas WNI itu.

    Bambang mengatakan itu sehubungan dengan rencana pemerintah yang masih mempertimbangkan rencana pemulangan anak-anak pendukung  ISIS yang usianya di bawah 10 tahun.

    Selain itu menurut dia, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya sesuai prosedur untuk memulangkan anak-anak itu, untuk mencegah masuknya paham radikalisme/terorisme di Indonesia.

    Politisi Partai Golkar itu juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengawasi dan merehabilitasi terhadap anak-anak eks ISIS yang akan dipulangkan. "Perlu diberikan sosialisasi terhadap bahaya terpapar pengaruh radikalisme dan terorisme, serta menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan sikap cinta tanah air."

    Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan masih mempertimbangkan kemungkinan memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun dari kalangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

    Dia menjelaskan rencana memulangkan anak-anak itu akan dipertimbangkan kasus per kasus sehingga jika anak-anak pernah terlibat latihan senjata atau mendapat paparan ISIS tidak akan dipulangkan ke Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.