Imam Nahrawi Sebut Banyak Narasi Fiktif di Dakwaan Jaksa KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menunjukkan sebuah buku saat keluar dari gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu, 27 November 2019. Ia tampak menunjukkan sebuah buku yang ia tulis dengan kalimat

    Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menunjukkan sebuah buku saat keluar dari gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu, 27 November 2019. Ia tampak menunjukkan sebuah buku yang ia tulis dengan kalimat "Allah Maha Baik, Taqdirnya Tak Pernah Salah (27 September-27 November 2019)" sembari keluar dari gedung KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebut bahwa dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fiktif.

    "Banyak narasi fiktif di sini, nanti kami akan lihat," kata Imam usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2020.

    Jaksa mendakwa Imam telah menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar terkait kasus suap pengurusan dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi.

    Suap diberikan agar Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan Bantuan Dana Hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 2018.

    "Terdakwa bersama-sama dengan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 11,5 miliar," ujar Jaksa KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2020.

    Jaksa mengatakan, Imam dan Miftahul menerima suap dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara Umum KONI, Johnny E Awuy.

    "Siap-siap saja yang merasa menerima dan melakukan ini Terima kasih semua dukungannya ya. Silakan nanti ikuti terus persidangan ini," kata Imam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.