Omnibus Law Cipta Kerja Buka Peluang Hapus Upah Minimum Kota

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi massa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Aksi tersebut juga memaparkan enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus Law. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, JakartaKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak aturan baru tentang skema pengupahan dalam omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja (omnibus law).

Dalam pasal 88C draft RUU tersebut berbunyi; Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP). 

Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.

"Kalau hanya UMP, maka buruh yang saat ini upahnya mengacu UMK akan dirugikan," ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2020.

Sebagai contoh, kata Kahar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2020 sebesar Rp 1,81 juta atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,6 juta. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, di Kota Bekasi Rp 4.589.708, sementara di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.498.961.

Belum lagi, kata Kahar, formula penghitungan upah minimum baru yang diatur dalam draft omnibus ini,  kenaikan upah hanya dikali persentase pertumbuhan ekonomi. "Aturan ini lebih buruk dari PP 78, yang kenaikannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Sebagai contoh, jika menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi pada tahun ini sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Maka, kenaikan UMP/UMK 2020 adalah 8,51 persen.

"Kalau hanya pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen. Tentu ini merugikan buruh," ujar Kahar.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

17 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

2 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

2 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

2 hari lalu

Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

Demo buruh di Patung Kuda digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional.


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

2 hari lalu

Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Demo Peringatan Hari Tani, Buruh Serukan 3 Tuntutan

2 hari lalu

Demo Peringatan Hari Tani, Buruh Serukan 3 Tuntutan

Dalam demo Hari Tani, buruh meminta agar pemerintah melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik lahan.


Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

2 hari lalu

Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

Dalam aksi demo, buruh menyuarakan sepuluh catatan dan tuntutan atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria.


Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

2 hari lalu

Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

Serikat buruh dan petani akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dalam rangka Hari Tani Nasional.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


3.000 Buruh dan Petani Akan Demo di Istana Negara Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM

2 hari lalu

3.000 Buruh dan Petani Akan Demo di Istana Negara Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM

Buruh akan menggelar mogok nasional pada akhir November atau awal Desember jika demo tak digubris oleh pemerintah.