KPK Periksa Zulkifli Hasan Sebagai Saksi Kasus Alih Fungsi Lahan

Mantan Menteri Kehutanan era SBY, Zulkifli Hasan menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat 14 Februari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, JakartaMantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap alih fungsi lahan di Riau. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Palma.

Zulkifli tiba di gedung KPK pada 10.05 WIB. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengenakan jaket biru tua. Saat tiba ia hanya melambaikan tangan kepada wartawan, dan enggan memberikan komentar. 

Ini merupakan panggilan ketiga untuk Zulkifli alias Zulhas. Sebelumnya KPK telah memanggil Zulhas pada 16 Januari 2020, dan 6 Februari 2020. Zulhas tak hadir pada dua panggilan sebelumnya. 

KPK memeriksa Zulkifli dalam dugaan suap alih fungsi hutan di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Annas divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2015 karena terbukti menerima duit terkait alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Hukuman itu diperberat di tingkat kasasi menjadi 7 tahun penjara. Pada November 2019, Kementerian Hukum dan HAM memberikan grasi kepada Annas.

KPK memeriksa Zulhas sebagai saksi untuk tersangka PT Palma. Pada April 2019, KPK telah mengumumkan tiga tersangka terkait pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan 2014. Tiga tersangka itu adalah PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta dan Surya Darmadi.

KPK menyangka ketiga pihak itu menyuap Annas Rp 3 miliar untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Dengan begitu, produk perusahaan sawit tersebut mendapat predikat Indonesian Sustainable Palm Oil yang bisa diimpor ke luar negeri.

KPK mengatakan kasus ini bermula ketika Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2014 mengeluarkan surat keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan kepada Annas. Dalam surat itu, Zulkifli membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi kawasan hutan lewat pemerintah daerah.

Suheri kemudian menyurati Annas Maamun untuk meminta perubahan status hutan di lokasi perkebunan milik PT Palma Satu dan tiga perusahaan sawit lainnya yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Untuk memuluskan permintaan itu, KPK menduga Surya menjanjikan komitmen imbalan sebanyak Rp 8 miliar kepada Annas. Suap sebanyak Rp 3 miliar kemudian diberikan Surya melalui Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau, Gulat Medali Emas Manurung. 






Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

21 jam lalu

Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

Faisal berujar, kebijakan subsidi seharusnya bukan semata dibuat oleh Kemendag, melainkan lintas kementerian.


Lepas Ekspor 1,2 Juta Produk Aluminium, Mendag: Kami Sudah Buatkan Jalan Tolnya

3 hari lalu

Lepas Ekspor 1,2 Juta Produk Aluminium, Mendag: Kami Sudah Buatkan Jalan Tolnya

Mendag Zulkifli Hasan melepas ekspor produk aluminium produksi PT Maspion Group sebanyak 22 kontainer ke enam negara.


KPPU Soroti Industri Ayam Dalam Negeri yang Dikuasai Segelintir Pemain

5 hari lalu

KPPU Soroti Industri Ayam Dalam Negeri yang Dikuasai Segelintir Pemain

Temuan KPPU menunjukan adanya keterkaitan antara pasar pakan ternak dengan peternakan ayam.


Tinjau Pasar Cik Puan, Mendag Klaim Harga Bahan Pokok di Pekanbaru Terjangkau

6 hari lalu

Tinjau Pasar Cik Puan, Mendag Klaim Harga Bahan Pokok di Pekanbaru Terjangkau

Mendag Zulkifli Hasan mengklaim stok kebutuhan pokok di Pekanbaru mencukupi dan harganya terjangkau.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

6 hari lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Zulkifli Hasan Sebut Industri Ayam Dalam Negeri Dikuasai 3 Perusahaan

6 hari lalu

Zulkifli Hasan Sebut Industri Ayam Dalam Negeri Dikuasai 3 Perusahaan

Zulkifli Hasan menuturkan Kementerian Perdagangan akan merumuskan kebijakan untuk mengatur tata niaga ayam.


Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

6 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah genap 100 hari masa kerja sejak dilantik Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022, Menurutnya, apa saja capaiannya?


Terpopuler Bisnis: Pengemudi Ojol Bakal Terima Bansos, Inflasi Pangan Terjaga

7 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Pengemudi Ojol Bakal Terima Bansos, Inflasi Pangan Terjaga

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Minggu, 25 September 2022 antara lain tentang bansos berupa BLT UMKM yang bakal diterima pengemudi ojol.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

7 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Harga Beras Naik, Zulkifli Hasan: Lebih Bagus Sekarang Dibanding Zaman Soeharto

7 hari lalu

Harga Beras Naik, Zulkifli Hasan: Lebih Bagus Sekarang Dibanding Zaman Soeharto

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim kenaikan harga beras hanya sebesar 0,9 persen selama 100 hari masa kerjanya.