Kepala BPIP Sebut Musuh Pancasila Adalah yang Mempolitisasi Agama

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yudian Wahyudi saat diambil sumpah ketika dilantik sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. Yudian saat ini menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia menggantikan Kepala BPIP sebelumnya yang dijabat seorang pelaksana tugas (Plt), yakni Hariyono. TEMPO/Subekti

    Yudian Wahyudi saat diambil sumpah ketika dilantik sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. Yudian saat ini menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia menggantikan Kepala BPIP sebelumnya yang dijabat seorang pelaksana tugas (Plt), yakni Hariyono. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi menilai masyarakat salah menangkap ucapannya sehingga memunculkan polemik soal agama dan Pancasila.

    Menurut Yudian, musuh Pancasila adalah perilaku orang-orang berpikiran ekstrim yang mempolitisasi agama dan menganggap dirinya mayoritas. “Agama direduksi hanya pada poin kecil yang mereka mau, menutup yang lain. Nah, kelompok ini pada kenyataannya di masyarakat minoritas, tapi mereka mengklaim mayoritas," kata Yudian kepada Tempo pada Kamis, 13 Februari 2020.

    Dalam berbangsa dan bernegara, kata Yudian, Pancasila merupakan konsensus atau kesepakatan tertinggi. Orang beragama, khususnya Islam, harus sudah mulai menerima kenyataan bahwa hukum Tuhan tertinggi yang mengatur kehidupan sosial dan politik itu bukan kitab suci. “Jadi kalau Islam bukan Quran dan hadist dalam kitab, tapi adalah konsensus atau ijma,” ucap Yudian.

    Dia lantas mencontohkan perbedaan pendapat tentang ziarah kubur antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi Islam tersebut memiliki alasan dan dalilnya masing-masing. Karena adanya perbedaan pendapat, maka perlu jalan penengah.  Yudian mengatakan, titik temu di tengah itulah bernama konsensus.

    Yudian Wahyudi mencontohkan, bisa dibuat nota kesepahaman (MoU) yang isinya bahwa Muhammadiyah tidak melakukan ziarah, sedangkan NU melakukannya. Kemudian, kedua organisasi tersebut saling menghormati dan tidak saling menyerang. Siapapun yang melanggar kesepakatan akan kena sanksi. “Ini yang saya maksud konsensus itu,” ucap Yudian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.