Komnas HAM Minta Kemenlu Petakan Orang Indonesia yang Gabung ISIS

Suasana pengungsian WNI eks ISIS di Al-Hawl, Suriah, 23 Mei 2019. TEMPO/Hussein Abri Dongoram

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengatakan pemerintah perlu mendata perempuan dan anak untuk melihat keterlibatan mereka saat tergabung dengan ISIS. Termasuk peran mereka di kelompok tersebut.

"Kalau saya bilang siapa pun laki atau perempuan, dia harus di-profile, untuk mengetahui derajat keterlibatannya pada kejahatan terorisme," kata Amiruddin kepada Tempo, ditemui di Margonda, Depok, Kamis 13 Februari 2020.

Data profil eks ISIS ini, kata dia, diperlukan untuk mengetahui sejauh mana orang-orang tersebut terlibat dalam agenda jaringan terorisme. Selain itu juga untuk mengantisipasi hukum apa yang harus diberlakukan kepada kejahatan yang diperbuat.

"Tanpa itu mendiskusikan kalau perempuan pulang enggak ada gunanya. Ini bukan TKI. Ini orang terlibat dalam kejahatan, terorisme. Jangan pernah lupa itu," ucapnya.

Ia menyarankan Kementerian Luar Negeri berperan aktif mendata orang-orang ini. Kalau perlu, kata dia, Kemenlu bekerja sama dengan pemerintah Kurdi memetakan profil-profil eks ISIS.

Bila proses ini sudah terlaksana, kata Amir, maka eks ISIS tetap harus dihadapkan dengan penegakan hukum. Hal ini, kata dia, penting agar keadilan hadir bagi korban tindakan teror yang dilakukan ISIS semasa aktifnya. "Kalau nggak orang-orang yang sudah jadi korban teroris kan berpikir, 'kok ini enggak ada proses hukumnya?' Berabe kita."

Adapun menurut Amir, Indonesia sebagai negara anggota dewan keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa bisa mendorong penerapan hukum internasional. Ia mengatakan Indonesia bisa mendorong ke forum internasional untuk membuat mahkamah internasional terhadap seluruh eks anggota ISIS.

Ia menyarankan pemerintah Indonesia untuk proaktif mendorong mekanisme ini. "Siapkan konsep itu, dorong di forum internasional, sehingga Indonesia muncul sebagai juara dalam rangka mengatasi kejahatan teroris," katanya.






Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

2 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

Komnas HAM telah mengantongi sejumlaah fakta soal Tragedi Kanjuruhan. Mereka akan terjun ke Malang pada Senin besok, 3 Oktober 2022.


Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

4 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

1 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

2 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

3 hari lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

4 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

6 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

6 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.